Profil Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran Tewas dalam Serangan Gabungan Amerika Serikat–Israel
Aya--
Kabar duka datang dari Teheran setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara gabungan AS dan Israel yang menghantam kompleks kediamannya pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Pemerintah Iran kemudian membenarkan kematian tersebut. Siaran televisi pemerintah menayangkan pembacaan berita dengan suasana haru, sementara negara menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Figur Sentral Republik Islam
Khamenei memimpin Republik Islam sejak 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini, tokoh utama Revolusi Islam 1979.
Berbeda dengan pendahulunya yang dikenal sebagai arsitek ideologi revolusi, Khamenei memperkuat struktur kekuasaan negara melalui konsolidasi militer, paramiliter, dan jaringan pengaruh di kawasan.
Sebelum menduduki posisi tertinggi, ia menjabat presiden ketika Perang Iran-Irak berlangsung pada 1980–1988. Konflik panjang itu membentuk pandangannya yang keras terhadap Barat, terutama Amerika Serikat yang saat itu mendukung Irak di bawah Saddam Hussein.
Vali Nasr, akademisi dan penulis buku Iran's Grand Strategy, menyebut pengalaman perang membuat Khamenei melihat Iran sebagai negara yang harus selalu waspada terhadap ancaman eksternal.
Dalam wawancaranya kepada Al Jazeera, Nasr menilai revolusi, republik Islam, dan nasionalisme Iran dipandang Khamenei sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan wajib dipertahankan.
Membangun Negara Berbasis Keamanan
Di bawah kepemimpinannya, Korps Garda Revolusi Islam berkembang menjadi aktor dominan, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga politik dan ekonomi.
Khamenei juga memperkenalkan konsep “ekonomi perlawanan” sebagai strategi menghadapi tekanan dan sanksi Barat.
Kebijakan tersebut menuai kritik luas di dalam negeri. Penanganan keras terhadap protes pemilu 2009 serta demonstrasi 2022 terkait hak perempuan memperlihatkan pendekatan keamanan yang ketat terhadap gejolak sosial.
Nasr menilai kebijakan itu membuat sebagian masyarakat merasa harus menanggung beban besar demi mempertahankan kemandirian nasional versi pemerintah.
