Profil Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran Tewas dalam Serangan Gabungan Amerika Serikat–Israel
Kabar duka datang dari Teheran setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara gabungan AS dan Israel yang menghantam kompleks kediamannya pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Pemerintah Iran kemudian membenarkan kematian tersebut. Siaran televisi pemerintah menayangkan pembacaan berita dengan suasana haru, sementara negara menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Figur Sentral Republik Islam
Khamenei memimpin Republik Islam sejak 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini, tokoh utama Revolusi Islam 1979.
Berbeda dengan pendahulunya yang dikenal sebagai arsitek ideologi revolusi, Khamenei memperkuat struktur kekuasaan negara melalui konsolidasi militer, paramiliter, dan jaringan pengaruh di kawasan.
Sebelum menduduki posisi tertinggi, ia menjabat presiden ketika Perang Iran-Irak berlangsung pada 1980–1988. Konflik panjang itu membentuk pandangannya yang keras terhadap Barat, terutama Amerika Serikat yang saat itu mendukung Irak di bawah Saddam Hussein.
Vali Nasr, akademisi dan penulis buku Iran's Grand Strategy, menyebut pengalaman perang membuat Khamenei melihat Iran sebagai negara yang harus selalu waspada terhadap ancaman eksternal.
Dalam wawancaranya kepada Al Jazeera, Nasr menilai revolusi, republik Islam, dan nasionalisme Iran dipandang Khamenei sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan wajib dipertahankan.
Membangun Negara Berbasis Keamanan
Di bawah kepemimpinannya, Korps Garda Revolusi Islam berkembang menjadi aktor dominan, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga politik dan ekonomi.
Khamenei juga memperkenalkan konsep “ekonomi perlawanan” sebagai strategi menghadapi tekanan dan sanksi Barat.
Kebijakan tersebut menuai kritik luas di dalam negeri. Penanganan keras terhadap protes pemilu 2009 serta demonstrasi 2022 terkait hak perempuan memperlihatkan pendekatan keamanan yang ketat terhadap gejolak sosial.
Nasr menilai kebijakan itu membuat sebagian masyarakat merasa harus menanggung beban besar demi mempertahankan kemandirian nasional versi pemerintah.
Update Terbaru
Chiellini Bela Italia, Kegagalan Nations League Bukan Berarti Tanpa Kemajuan
Kamis / 19-11-2026, 15:31 WIB
Gugatan Sengketa Lahan 16 Hektare Ditolak PN Makassar, PT Hadji Kalla Menang
Kamis / 19-11-2026, 15:28 WIB
Dukungan ESDM agar Pengusaha Lokal Bisa Ambil Bagian dalam Pengelolaan Tambang
Kamis / 19-11-2026, 15:28 WIB
Kai Revitalisasi Stasiun Duri Dan Cawang Guna Atasi Kepadatan Penumpang
Kamis / 19-11-2026, 15:28 WIB
Cedera Bek Beruntun, Barcelona Lirik Bursa Januari untuk Perkuat Pertahanan
Kamis / 19-11-2026, 15:28 WIB
Pesan Kunci Prabowo untuk Masa Depan Pemimpin Global
Kamis / 19-11-2026, 15:21 WIB
Jeff Bezos Ungkap Alasan Pilih Robert Pattinson Jadi James Bond
Kamis / 19-11-2026, 15:21 WIB
Bintang Vietnam Pamer Selebrasi ala Ronaldo dalam Laga Uji Coba
Kamis / 19-11-2026, 15:21 WIB
Undang-Undang Perampasan Aset Disorot ICW karena Abaikan Aturan Kekayaan Pejabat
Kamis / 19-11-2026, 15:21 WIB
Mengenal Temporary Threads Google AI Mode yang Mirip Mode Penyamaran
Kamis / 19-11-2026, 15:14 WIB
Topi Berkamera Dipakai Pedagang Jakarta Demi Riset AI
Kamis / 19-11-2026, 15:14 WIB
Sony WH-CH730N dan WH-CH530 Resmi Meluncur di India Bawa Fitur Baru
Kamis / 19-11-2026, 15:14 WIB
Zebronics Kantongi Sertifikasi STQC untuk Tujuh Kamera NexaSmart
Kamis / 19-11-2026, 15:14 WIB






