Kronologi Bocornya Foto Visum Selebgram Nira, Tuntut RS Bhayangkara Makassar
Ilustrasi iPhone.-(freepik.com/freepik)-
Kasus dugaan kebocoran foto visum milik selebgram asal Makassar, Nira alias NR (19), kembali mencuat ke publik. Ia bersama keluarga menuntut pertanggungjawaban RS Bhayangkara Makassar atas beredarnya foto area intim yang seharusnya bersifat rahasia.
Persoalan ini bahkan berujung pada aksi demonstrasi di Mapolda Sulawesi Selatan, Kamis (12/2/2026), sebagai bentuk desakan agar hak privasi pasien ditegakkan.
Awal Mula Laporan dan Proses Visum
Ibu NR, Sri Rahayu Usmi, mengungkapkan peristiwa bermula pada 1 Agustus 2025 saat dirinya melaporkan mantan suami NR berinisial CD atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Setelah laporan dibuat, kepolisian mengarahkan korban untuk menjalani visum di RS Bhayangkara Makassar.
Dalam proses pemeriksaan, pihak keluarga mempertanyakan alasan pengambilan foto pada bagian sensitif tubuh korban. Menurut keterangan keluarga, tenaga medis saat itu memastikan dokumentasi tersebut tidak akan tersebar.
Namun beberapa hari kemudian, foto visum tersebut beredar luas di media sosial disertai narasi dan rumor yang dinilai menyudutkan korban.
Dugaan Kebocoran dan Tuntutan Keluarga
Pihak keluarga menduga foto tersebut diambil oleh salah satu petugas yang berada di ruang visum. Saat pemeriksaan, disebutkan terdapat tiga hingga empat orang di ruangan, termasuk seorang dokter dan beberapa petugas lainnya.
Keluarga juga menduga adanya keterkaitan pihak tertentu karena inisial “NR” yang beredar di rumor disebut sebagai panggilan khusus yang sebelumnya digunakan oleh mantan suami korban.
Kuasa hukum NR, Herman Nompo, menilai kasus ini seharusnya dapat segera diungkap karena daftar petugas yang bertugas saat itu bisa ditelusuri. Ia menegaskan pihak rumah sakit harus bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data medis tersebut.
Jika tidak ada perkembangan, pihak korban menyatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan, baik secara pidana maupun perdata.
Tanggapan RS Bhayangkara Makassar
Melalui Kasubdit Yanmed Dokpol, dr Joko Maharto, RS Bhayangkara Makassar menyampaikan bahwa investigasi internal sedang dilakukan. Proses tersebut melibatkan Unit Siber dan Kriminal Khusus untuk menelusuri sumber penyebaran.
Pihak rumah sakit juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat beredarnya foto visum tersebut dalam konferensi pers pada 28 Agustus 2025.
Pandangan Pakar Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa kerahasiaan pasien merupakan kewajiban etik dan hukum bagi tenaga kesehatan. Data medis, identitas, dan informasi kesehatan pasien wajib dilindungi, baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun elektronik.
Menurutnya, korban dapat menempuh dua jalur hukum sekaligus. Jalur pidana ditangani aparat penegak hukum, sementara gugatan perdata dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.
Dasar Hukum dan Potensi Sanksi
Kewajiban menjaga kerahasiaan pasien diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, Permenkes Nomor 36 Tahun 2012, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak pasien atas keamanan dan privasi data medis. Data kesehatan juga termasuk kategori data pribadi spesifik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Pelanggaran terhadap perlindungan data kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana hingga empat tahun penjara dan denda maksimal Rp4 miliar.
Pihak yang Berpotensi Bertanggung Jawab
Menurut Abdul Fickar, tanggung jawab tidak hanya dapat dibebankan kepada individu pelaku. Manajemen rumah sakit maupun oknum tenaga kesehatan yang terlibat juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban sesuai hasil pembuktian.
Ia menyarankan korban mengumpulkan seluruh dokumen medis serta menghadirkan saksi atau ahli untuk memperkuat pembuktian jika perkara berlanjut ke pengadilan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut hak privasi pasien dan etika profesi kesehatan, serta mengingatkan pentingnya perlindungan data medis dalam setiap proses pelayanan kesehatan.
