630.000 Formasi PPPK 2026 Diusulkan Kemenag, Guru Madrasah Swasta Berpeluang Lewat Jalur Afirmasi
ilustrasi kampus--
Kementerian Agama mengajukan sekitar 630.000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam seleksi CASN 2026. Usulan ini diprioritaskan bagi guru madrasah swasta yang selama ini belum banyak terakomodasi dalam pengangkatan tahap sebelumnya.
Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam rekrutmen ASN sektor pendidikan keagamaan. Namun, angka itu masih berstatus usulan dan belum ditetapkan sebagai keputusan final.
Skema Afirmasi untuk Guru Swasta
Formasi yang diajukan akan diarahkan melalui jalur afirmasi. Skema ini ditujukan bagi guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi dan terdata dalam sistem resmi pemerintah.
Melalui jalur afirmasi, peluang pengangkatan menjadi PPPK dinilai lebih terbuka dibandingkan mekanisme seleksi reguler. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penataan tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian Agama.
Masih Tahap Koordinasi Lintas Kementerian
Kementerian Agama menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, serta Kementerian Keuangan.
Pembahasan mencakup kebutuhan formasi serta kesiapan anggaran negara. Karena itu, jumlah 630.000 formasi belum dapat dipastikan hingga ada persetujuan resmi.
Alasan Usulan Formasi Besar
Guru madrasah swasta binaan Kemenag tersebar luas di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Sebagian besar masih berstatus non-ASN dengan kesejahteraan dan jenjang karier terbatas.
Tingginya minat terhadap seleksi PPPK dipengaruhi oleh beberapa faktor:
- Kepastian status sebagai ASN.
- Akses tunjangan dan hak kepegawaian.
- Jaminan karier yang lebih jelas.
Usulan formasi dalam jumlah besar dipandang sebagai respons atas kebutuhan dan aspirasi para guru madrasah swasta.
Guru Diminta Bersiap
Para guru diimbau mulai mempersiapkan diri menghadapi peluang seleksi CASN 2026. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain memastikan data tercatat dalam database resmi, memantau informasi seleksi, serta menyiapkan dokumen administrasi.
Jika disetujui, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah besar dalam penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan keagamaan dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi ratusan ribu guru madrasah swasta.
