Gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Serang Belum Cair, Pemda Akui Terkendala Skema Anggaran
Pppk--
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang hingga awal Februari 2026 belum menerima gaji.
Tercatat sebanyak 3.587 guru PPPK Paruh Waktu belum memperoleh hak penghasilan karena anggaran penggajian mereka belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah meminta waktu tambahan untuk menyusun ulang skema pembiayaan gaji para pegawai tersebut.
Anggaran Belum Siap, Pemda Minta Waktu Sebulan
Pemkab Serang menyatakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk memformulasikan ulang mekanisme penggajian bagi 3.578 PPPK Paruh Waktu.
Hingga kini, belum terdapat petunjuk teknis yang jelas terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu.
Rencana awal penggajian memang diarahkan bersumber dari dana BOS. Namun, skema tersebut terkendala aturan terbaru.
Terbentur Aturan Dana BOS
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS tidak dapat dilakukan karena regulasi yang berlaku.
Ia menyebut Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 menegaskan bahwa dana BOS hanya diperuntukkan bagi pegawai non-ASN.
“Sedangkan status mereka sekarang dengan menjadi PPPK Paruh Waktu sudah menjadi ASN. Sampai hari ini belum ada kepastian perubahan juknis, sehingga beban penggajian mau tidak mau ada di pemerintah daerah,” ujar Zaldi di Serang, Kamis, 5 Februari 2026.
Untuk menyikapi hal tersebut, Bupati Serang disebut telah menyurati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sejak 15 Desember 2025.
Surat tersebut berisi permohonan diskresi agar dana BOS tetap dapat digunakan untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu.
APBD Tertekan, Hitungan Anggaran Masih Dikaji
Sambil menunggu kejelasan regulasi, Pemkab Serang saat ini tengah menghitung kemampuan keuangan daerah.
Jika penggajian menggunakan Standar Satuan Harga sebesar Rp2.130.000 per orang, maka total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp106 miliar per tahun.
Di sisi lain, kondisi keuangan daerah masih mengalami defisit sekitar Rp100 miliar, ditambah pemotongan transfer ke daerah senilai Rp420 miliar.
Situasi ini membuat pemerintah daerah harus berhitung ekstra hati-hati sebelum menetapkan skema penggajian tetap.
Skema Sementara Jadi Opsi
Sebagai langkah sementara, Pemkab Serang mempertimbangkan penggunaan skema penghasilan yang sama seperti saat para guru masih berstatus honorer.
Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan berada di kisaran Rp16,5 miliar hingga Rp20 miliar.
Zaldi menyebut langkah ini sejalan dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang mensyaratkan penghasilan PPPK Paruh Waktu minimal setara dengan penghasilan sebelumnya.
“Kami minta waktu satu bulan untuk menghitung. Minimal insentif yang biasa diterima dibayarkan terlebih dahulu, kekurangannya nanti dilihat di anggaran perubahan,” katanya.
