Kasus Hogi Minaya Dihentikan! Misnan Hartono Selaku Kuasa Hukum Keluarga Jambret Tewas Sampaikan Kekecewaan ke Komisi III DPR
Misnan-Instagram-
Penghentian perkara terhadap Hogi Minaya memunculkan reaksi dari pihak keluarga dua pelaku penjambretan yang tewas. Kuasa hukum keluarga, Misnan Hartono, menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Komisi III DPR RI yang dinilai tidak memberi ruang bagi keluarga korban untuk menyampaikan keterangan.
Menurut Misnan, keputusan Komisi III yang mendorong penghentian perkara tanpa mendengar penjelasan dari keluarga dua pelaku penjambretan telah mengabaikan hak warga negara. Ia menilai forum resmi DPR seharusnya membuka ruang yang setara bagi semua pihak yang terlibat.
Hak Keluarga Korban Dinilai Terabaikan
Misnan menegaskan, keluarga dua penjambret yang meninggal dunia juga merupakan pihak yang terdampak langsung dalam peristiwa tersebut. Karena itu, suara mereka semestinya ikut dipertimbangkan dalam pembahasan di tingkat legislatif.
Ia menyebut, sebagai wakil rakyat, Komisi III seharusnya mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, baik dari keluarga Hogi Minaya maupun dari keluarga korban yang meninggal dunia.
Proses Hukum Disebut Sudah Sesuai Prosedur
Misnan juga menilai langkah Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman dalam menangani perkara tersebut telah berjalan sesuai aturan hukum. Penetapan Hogi sebagai tersangka, menurutnya, dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.
Ia mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum bahkan telah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebelum muncul desakan agar perkara dihentikan.
Upaya restorative justice, kata Misnan, sudah berjalan dan bahkan direncanakan memasuki pertemuan lanjutan. Karena itu, ia menyayangkan adanya permintaan penghentian perkara sebelum seluruh proses tersebut tuntas.
Komisi III Dinilai Memojokkan Aparat
Dalam pandangannya, kritik keras Komisi III DPR RI terhadap Polres dan Kejari Sleman terkesan berlebihan. Misnan menilai aparat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti rapat Komisi III yang hanya menghadirkan Kapolres Sleman, Kajari Sleman, serta pihak keluarga Hogi Minaya, tanpa mengundang keluarga dua korban meninggal dunia.
Rapat DPR Diwarnai Kritik Keras
Rapat Komisi III DPR RI dengan aparat penegak hukum tersebut berlangsung dengan suasana tegang. Ketua Komisi III Habiburokhman secara terbuka menilai penegakan hukum dalam kasus ini bermasalah.
Ia menyoroti penerapan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru, serta menekankan bahwa penegak hukum seharusnya lebih mengedepankan keadilan substantif dibanding sekadar kepastian hukum.
Selain itu, Komisi III juga mendorong penyelesaian melalui mediasi dan keadilan restoratif agar tidak muncul tuntutan yang justru membebani pihak Hogi Minaya.
Kesepakatan Damai Akhiri Perkara
Perkara Hogi Minaya akhirnya berakhir setelah tercapai kesepakatan damai antara dirinya dan keluarga dua penjambret. Kesepakatan tersebut difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman melalui mekanisme restorative justice.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, Hogi tidak lagi berstatus sebagai tersangka dan perangkat gelang pelacak yang sebelumnya dikenakan telah dilepas.
Kejari Sleman menegaskan bahwa penyelesaian melalui restorative justice bertujuan memulihkan hubungan para pihak dan menekankan prinsip saling memaafkan, bukan semata-mata penghukuman.
