Isu pergantian direktur utama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo ramai diperbincangkan di sejumlah grup perpesanan yang diikuti penulis.

Intensitas dialog yang cukup tinggi membuat topik ini terasa layak dibawa ke ruang publik yang lebih luas, melampaui percakapan terbatas di aplikasi perpesanan.

Pembahasan mengenai pergantian pucuk pimpinan Pelindo tidak dimaksudkan untuk mendukung kandidat tertentu ataupun menjatuhkan pejabat yang masih menjabat.

Isu ini sepenuhnya dipandang secara netral, dengan tujuan mengajak publik mencermati dinamika di perusahaan pengelola pelabuhan terbesar di Indonesia.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pergantian direktur utama Pelindo patut mendapat perhatian masyarakat.

Bagi penulis, momentum ini menjadi pintu masuk untuk mengarusutamakan isu kemaritiman agar tidak hanya muncul ke permukaan saat terjadi kecelakaan atau tragedi di laut.

Sebagai negara kepulauan, perhatian publik terhadap sektor maritim kerap muncul secara sporadis, biasanya ketika terjadi insiden besar seperti kapal terbakar atau tenggelam.

Padahal, sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan daya saing kawasan.

Dari sisi pembaca, Pelindo merupakan salah satu badan usaha milik negara dengan skala besar, meski belum sebesar BUMN perbankan, telekomunikasi, atau energi.

Jika diukur dari laba, kinerja Pelindo masih berada pada kisaran satu digit triliunan rupiah.

Empat tahun setelah merger, pada 2025, laba bersih Pelindo dilaporkan sekitar Rp 4,1 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan total laba gabungan Pelindo I, II, III, dan IV sebelum merger yang pada 2018 mencapai Rp 5,5 triliun.

Artinya, laba Pelindo pada 2025 baru sekitar 75 persen dari capaian sebelum penggabungan, jauh tertinggal dibandingkan BUMN sektor lain yang sudah mencatat laba dua digit.

Dengan skala usaha yang besar, setiap dinamika di tubuh Pelindo, termasuk pergantian direksi, wajar menjadi perhatian publik.

Pembahasan mengenai profil kandidat dan rekam jejaknya dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan agar terhindar dari kesalahan memilih pimpinan.

Hal ini penting mengingat pengendali kebijakan tidak selalu memiliki perhatian mendalam terhadap industri kepelabuhanan.

Kesalahan memilih direktur utama berpotensi menggoyahkan capaian yang telah diraih perusahaan.

Di tengah persaingan bisnis pelabuhan yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara, Pelindo membutuhkan pemimpin yang unggul di antara para profesional sekelasnya.

Sosok tersebut diharapkan mampu mengimbangi langkah negara tetangga seperti Malaysia yang agresif mengembangkan diri sebagai pusat maritim kawasan.

Pada akhir November 2025, Malaysia meresmikan pelabuhan khusus energi bernama Maharani Energy Freeport di Johor.

Pelabuhan ini menjadi tambahan terbaru dari berbagai proyek kepelabuhanan Malaysia dalam satu dekade terakhir.

Sebelumnya, sekitar 2024, Malaysia membangun Pelabuhan Kuala Linggi yang menangani LPG dan LNG, lengkap dengan galangan kapal, kawasan industri berat, dan fasilitas pergudangan.

Pelabuhan Kuala Linggi dikelola Kuala Linggi International Port dengan nilai investasi sekitar 3,2 miliar dolar AS.

Saat ini, Malaysia juga tengah mengembangkan proyek Pulau Carey dengan estimasi biaya RM 28 miliar.

Proyek ini dirancang sebagai pelabuhan greenfield dengan terminal peti kemas dan konvensional, yang ditargetkan rampung pada 2030.

Terminal peti kemas di Pulau Carey direncanakan memiliki kapasitas terpasang 30 juta TEU, sementara terminal konvensional mencapai 20 juta ton.

Lokasinya masih berada dalam kawasan Pelabuhan Klang yang mencakup Northport, Westport, dan Southport.

Pengembangan Carey Island akan menyatukan dermaga di ketiga terminal tersebut dengan total panjang sekitar 15 kilometer.

Sebaliknya, di Indonesia, dalam satu dekade terakhir Pelindo hanya menambah satu terminal peti kemas baru, yakni NPCT1.

Terminal tersebut dibangun terutama untuk menampung kelebihan arus peti kemas di Tanjung Priok, bukan sebagai antisipasi pertumbuhan pasar jangka panjang.

Kembali pada isu pergantian pimpinan, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang akan dipercaya memimpin Pelindo ke depan.

Diskusi yang berkembang menyebutkan setidaknya ada tiga kluster kandidat, yakni dari internal Pelindo, dari BUMN sektor lain, dan dari kalangan TNI atau Polri.

Melihat pola penunjukan pimpinan BUMN di era Presiden Prabowo Subianto, kandidat dari kluster terakhir dinilai memiliki peluang cukup besar.

Salah satu contohnya adalah penunjukan Glenny Kairupan, pensiunan jenderal TNI AD, sebagai direktur utama Garuda Indonesia.

Siapa pun yang terpilih, tantangan yang dihadapi tidak ringan.

Baca juga: Menggenggam Redmi Note 15 Pro Plus Indonesia, Kesan Awal dari Desain hingga Layar