270 Desa dan 10 Kelurahan di Jawa Barat Jadi Episentrum Perceraian: Lebih dari 7.000 Kasus dalam Setahun, Kalahkan Kota Bandung!
pacaran-pixabay-
Urbanisasi terbalik: Banyak warga desa bekerja di kota, meninggalkan pasangan dalam jangka panjang, memicu krisis komunikasi.
Kesenjangan ekonomi: Meski hidup di desa, tekanan biaya hidup modern (pendidikan anak, gaya hidup digital) tetap terasa.
Akses informasi: Masyarakat desa kini lebih melek hukum dan hak, termasuk hak untuk mengakhiri pernikahan yang tidak sehat.
Minimnya layanan konseling: Tidak semua desa memiliki pendampingan keluarga atau mediator pernikahan yang memadai.
Respons Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Menanggapi tren ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi mulai menggencarkan program “Keluarga Harmonis Jabar”, yang mencakup pelatihan pra-nikah, pendampingan pasca-nikah, serta integrasi layanan konseling di tingkat kecamatan.
Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat dan ormas keagamaan juga aktif menggelar sosialisasi ketahanan keluarga di desa-desa rawan perceraian. Tujuannya bukan hanya mencegah perpisahan, tetapi membangun fondasi pernikahan yang sehat sejak awal.
Refleksi Sosial: Perceraian Bukan Sekadar Angka
Di balik statistik yang dingin, ada ribuan kisah manusia—pasangan yang kehilangan harapan, anak-anak yang terjebak di tengah konflik, dan komunitas yang berusaha memulihkan kepercayaan pada institusi pernikahan. Angka 7.000 lebih kasus di Kabupaten Bogor bukan sekadar catatan administratif, melainkan cerminan dari tantangan sosial yang kompleks.
Namun, penting juga untuk tidak menghakimi. Perceraian, dalam banyak kasus, justru menjadi jalan keluar dari situasi yang lebih merusak—seperti kekerasan atau eksploitasi. Yang dibutuhkan bukan stigma, melainkan sistem pendukung yang memadai: edukasi, akses layanan, dan ruang aman untuk berdialog.
Penutup: Menuju Keluarga yang Lebih Tangguh
Fenomena 270 desa dan 10 kelurahan di Jawa Barat sebagai “zona merah” perceraian harus menjadi alarm bagi semua pihak. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk bertindak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat, harapan untuk membangun keluarga yang tangguh dan harmonis masih sangat mungkin diwujudkan—baik di kota maupun di pelosok desa.
Bagaimanapun, keluarga adalah fondasi bangsa. Dan ketika fondasi itu retak, seluruh struktur sosial ikut goyah. Saatnya kita semua peduli—bukan hanya pada angka, tapi pada manusia di baliknya.
