270 Desa dan 10 Kelurahan di Jawa Barat Jadi Episentrum Perceraian: Lebih dari 7.000 Kasus dalam Setahun, Kalahkan Kota Bandung!
pacaran-pixabay-
270 Desa dan 10 Kelurahan di Jawa Barat Jadi Episentrum Perceraian: Lebih dari 7.000 Kasus dalam Setahun, Kalahkan Kota Bandung!
Jawa Barat, provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, kini mencatatkan angka perceraian yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang dirilis pada 14 Februari 2025, terdapat 270 desa dan 10 kelurahan yang menjadi penyumbang utama kasus perceraian di wilayah tersebut—dengan total mencapai lebih dari 7.000 kasus hanya dalam satu tahun. Angka ini bahkan melampaui jumlah perceraian di Kota Bandung, yang selama ini dikenal sebagai pusat urban dengan dinamika sosial kompleks.
Kabupaten Bogor Puncaki Daftar, Bukan Kota Bandung
Kontra intuitif memang. Banyak yang mengira kota metropolitan seperti Bandung akan mendominasi statistik perceraian, namun fakta berkata lain. Kabupaten Bogor, bukan Kota Bandung, justru menempati posisi teratas sebagai daerah dengan tingkat perceraian tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2024. Menurut catatan Pengadilan Agama setempat, sebanyak 7.109 akta cerai telah diterbitkan sepanjang tahun lalu—dan itu hanya mencakup kasus yang telah selesai secara hukum.
Perlu dicatat, angka tersebut tidak termasuk gugatan cerai yang masih dalam proses persidangan atau belum diputuskan. Artinya, realitas di lapangan bisa jauh lebih tinggi. Yang mengejutkan, kontribusi terbesar berasal dari 270 desa dan 10 kelurahan di wilayah Kabupaten Bogor—sebuah fakta yang menggambarkan bahwa masalah rumah tangga tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga merambah ke pedesaan.
Total Perceraian di Jawa Barat Capai Hampir 89 Ribu Kasus
Secara keseluruhan, BPS mencatat bahwa jumlah kasus perceraian di seluruh Jawa Barat pada 2024 mencapai 88.985 kasus. Angka ini tersebar di 27 kabupaten/kota, dengan variasi signifikan antarwilayah. Namun, dominasi Kabupaten Bogor sangat mencolok—menyumbang hampir 8% dari total kasus di seluruh provinsi.
Fenomena ini mengundang pertanyaan mendalam: apa yang sebenarnya terjadi di ratusan desa dan kelurahan tersebut? Apakah tekanan ekonomi, pergeseran nilai sosial, atau faktor struktural lainnya yang menjadi pemicu utama?
13 Faktor Penyebab Perceraian: Dari Zina hingga Krisis Ekonomi
BPS tidak hanya menghitung jumlah kasus, tetapi juga mengidentifikasi 13 faktor utama yang menyebabkan pasangan memilih jalan berpisah. Daftar tersebut mencerminkan kompleksitas kehidupan rumah tangga modern di tengah tantangan sosial, ekonomi, dan moral:
Zina – Perselingkuhan masih menjadi alasan klasik namun sangat destruktif.
Mabuk – Konsumsi alkohol berlebihan yang mengganggu harmoni keluarga.
Madat/Narkoba – Ketergantungan obat-obatan terlarang yang merusak stabilitas rumah tangga.
Judi – Kebiasaan berjudi yang menguras keuangan dan kepercayaan.
Meninggalkan salah satu pihak – Baik fisik maupun emosional, termasuk pergi tanpa kabar.
Dihukum penjara – Hukuman pidana yang memutus ikatan sosial dan ekonomi keluarga.
Poligami – Praktik yang legal secara agama namun sering memicu konflik jika tidak dikelola dengan adil.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – Bentuk kekerasan fisik, psikis, atau seksual yang tak tertahankan.
Cacat badan – Perubahan kondisi fisik yang dianggap mengganggu hubungan (meski kontroversial).
Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus – Konflik kronis tanpa resolusi.
Kawin paksa – Pernikahan tanpa dasar kerelaan, terutama dialami perempuan muda.
Murtad – Perubahan keyakinan yang dianggap melanggar prinsip pernikahan.
Ekonomi – Tekanan finansial yang memicu stres, ketidakpercayaan, dan ketidakstabilan.
Di antara faktor-faktor tersebut, perselisihan terus-menerus dan masalah ekonomi disinyalir menjadi penyebab dominan di wilayah pedesaan, termasuk di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bogor. Sementara itu, isu seperti zina, KDRT, dan narkoba lebih sering muncul di laporan dari daerah perkotaan.
Mengapa Desa-Destra Ini Rentan?
Lantas, mengapa justru desa—yang kerap diasosiasikan dengan nilai tradisional dan solidaritas komunal—menjadi episentrum perceraian? Para sosiolog keluarga menunjukkan beberapa kemungkinan:
