NO SENSOR! Video CCTV Perbuatan Asusila Diduga Pegawai RSUD Kudus 3 Menit 40 Detik di Videy: Bupati Langsung Turun Tangan
Ilustrasi video --
NO SENSOR! Video CCTV Perbuatan Asusila Diduga Pegawai RSUD Kudus 3 Menit 40 Detik di Videy: Bupati Langsung Turun Tangan
Sebuah video berdurasi pendek yang memperlihatkan adegan tak senonoh di dalam ruangan kantor tiba-tiba menjadi sorotan publik nasional. Video tersebut diduga menampilkan sepasang pegawai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudus tengah melakukan tindakan asusila di lingkungan kerja mereka. Parahnya, rekaman itu bukan sekadar rumor—melainkan rekaman CCTV yang kini beredar luas di berbagai platform media sosial, memantik kemarahan masyarakat dan memicu respons cepat dari pemerintah daerah setempat.
Viral di Media Sosial, Awalnya Beredar di TikTok
Video yang kini menjadi bahan perbincangan panas itu pertama kali muncul di platform TikTok, tepatnya dari akun @ketutdewi_99. Namun, dalam hitungan jam setelah video tersebut menjadi viral, akun tersebut tiba-tiba menghilang—memicu spekulasi lebih lanjut di kalangan netizen. Rekaman selanjutnya diunggah ulang oleh akun Facebook Suara Baru pada Sabtu, 4 Januari 2026, dengan keterangan singkat namun menggemparkan: “Viral video asusila diduga pegawai RSUD Kudus.”
Keberadaan video tersebut langsung memicu gelombang komentar pedas dari warganet. Banyak yang menyayangkan perilaku tidak pantas yang diduga dilakukan oleh tenaga kesehatan—profesi yang seharusnya menjadi panutan dan menjunjung tinggi etika kerja. Bahkan, tagar #RSUDKudus dan #SkandalRSUD sempat menjadi trending topic di Twitter Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak video itu beredar.
Bupati Kudus Segera Ambil Tindakan
Menanggapi desakan publik yang terus menguat, Bupati Kudus, H. Sam’ani Intakoris, langsung mengambil langkah tegas. Dalam keterangan resminya, Sam’ani mengatakan telah memerintahkan Inspektur Daerah serta Direktur RSUD Kudus untuk segera melakukan investigasi internal.
“Dengan adanya video tersebut, kami langsung memerintahkan Inspektur dan Direktur RSUD Kudus untuk melakukan pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan selesai dan sesuai dengan aturan kepegawaian PNS, kami akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan sanksi yang tepat,” ujar Bupati Kudus dengan nada tegas.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir pelanggaran etika dan moral, apalagi jika pelakunya adalah abdi negara yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hak Jawab Masih Dibuka, Tapi Harus Disertai Bukti
Meskipun tindakan disipliner tengah dipersiapkan, Sam’ani menyatakan bahwa pihaknya masih memberikan ruang bagi para terduga untuk memberikan hak jawab mereka. Namun, hak tersebut tidak akan serta-merta diterima tanpa proses verifikasi yang ketat.
“Dalam pemeriksaan nanti, tentu ada hak jawab. Mereka bisa saja mengklaim ‘itu bukan saya’, atau ‘itu orang lain’. Tapi semua klaim itu harus dibuktikan. Kami tidak akan gegabah, namun juga tidak akan membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden ini, mengingat RSUD Kudus merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik paling penting di wilayah tersebut. Ia berharap kejadian ini tidak mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kudus.
Respons Publik dan Potensi Dampak pada Citra RSUD
Insiden ini tak hanya menjadi bahan gunjingan di dunia maya, namun juga memicu kekhawatiran nyata dari masyarakat setempat. Banyak warga mengaku kecewa dan merasa dikhianati, mengingat profesi tenaga medis seharusnya dijalankan dengan integritas tinggi dan tanggung jawab moral yang besar.
