Roti O Kembali Jadi Sorotan: Dari Penolakan Tunai hingga Dugaan Praktik Kerja Toxic, Warganet Serukan Boikot!

Nama Roti O, merek roti kekinian yang sempat populer di kalangan anak muda, kini kembali menjadi buah bibir di jagat media sosial. Setelah sebelumnya viral karena menolak pembayaran tunai dari seorang nenek, kali ini brand tersebut diserang habis-habisan oleh warganet akibat unggahan mantan karyawannya yang mengungkap dugaan praktik kerja yang tidak manusiawi. Aksi boikot pun digalang secara masif di berbagai platform digital.

in1

Dari Kasus Nenek yang Ditolak, Kini Isu Ketenagakerjaan Mengemuka
Perjalanan kontroversi Roti O dimulai pada akhir Desember 2024, ketika video seorang nenek ditolak membayar dengan uang tunai di salah satu outletnya beredar luas. Saat itu, manajemen Roti O berdalih bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi digital. Namun, publik merasa kebijakan itu diskriminatif terhadap lansia yang belum melek teknologi keuangan digital.

Kini, saat isu tersebut mulai mereda, muncul gelombang baru kritik yang jauh lebih serius: dugaan pelanggaran hak pekerja dan lingkungan kerja yang toxic. Semua bermula dari cuitan akun Twitter @tanyakanrl pada Sabtu (3/1/2025), yang menyatakan telah memboikot Roti O karena “sikap petinggi perusahaan yang menyakitkan”.

“Gua udah boikot nih brand! Gilak, sakit banget ini petinggi perusahaannya,” tulisnya, disertai bukti bahwa ia telah memblokir akun Instagram resmi Roti O.

Curhatan Mantan Karyawan: Kecelakaan Kerja Tanpa Kompensasi
Yang membuat publik geram adalah unggahan lanjutan yang dibagikan oleh akun @lanourre, berisi tangkapan layar percakapan dari seorang mantan karyawan Roti O yang menggunakan akun @whtuseeherebstrd._. Dalam unggahan tersebut, ia menceritakan pengalaman traumatisnya saat mengalami kecelakaan kerja di kantor Roti O.

Ia mengaku terpeleset di kamar mandi fasilitas kantor hingga giginya patah dan wajahnya lebam. Parahnya, tidak satu pun pihak manajemen—baik supervisor, leader, maupun rekan kerja—menunjukkan kepedulian. Tidak ada kunjungan, tidak ada bantuan transportasi ke rumah sakit, apalagi ucapan “semoga lekas sembuh”.

“Padahal kecelakaan itu terjadi saat jam kerja. Gua sampe gak kuat dan harus ambil cuti, padahal seharusnya lembur. Tapi dari pihak Roti O? Nol besar. Ini benar-benar di luar nalar,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Keputusan untuk mengundurkan diri pun diambil setelah ia dipindahkan ke lokasi kerja yang jauh tanpa disediakan akomodasi. Lebih parah lagi, hingga kini ia belum menerima surat keterangan kerja (paklaring)—dokumen penting yang kerap dibutuhkan saat melamar pekerjaan baru.

Lowongan Kerja dengan Batas Usia 20 Tahun: Tanda Bahaya atau Strategi Pemasaran?
Tak hanya soal perlakuan terhadap mantan karyawan, publik juga dibuat geram oleh syarat rekrutmen Roti O yang terkesan eksklusif dan tidak masuk akal. Dalam tangkapan layar yang beredar, lowongan untuk posisi kasir dan baker hanya terbuka bagi pelamar berusia maksimal 20 tahun.

Banyak warganet menilai kebijakan ini sebagai bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja muda yang dianggap “lebih mudah diatur”.

“Perusahaan yang buka lowongan max umur 20 tahun? Ini kayak mau ngibulin anak muda yang belum paham hak-haknya,” komentar @am_ihmn.

Sementara itu, akun @konnady menambahkan dengan nada sarkastik:

“Kalau emang ini perusahaan toxic, tapi gue belum nemu perusahaan green flag di Indo. Teman-teman gue juga hampir semua kena toxic workplace. Kapan kita punya perusahaan yang bener-bener manusiawi?”

Respons Publik: Boikot Digital dan Pertanyaan Etika Bisnis
Unggahan ini telah menyebar ke lebih dari 1,3 juta pengguna Twitter dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Tagar #BoikotRotiO mulai bermunculan, dan banyak netizen membagikan pengalaman buruk mereka—baik langsung maupun dari orang terdekat—tentang brand tersebut.

Beberapa komentar juga menyentil soal inkonsistensi nilai perusahaan. Di satu sisi, Roti O membangun citra sebagai brand milenial yang ramah teknologi dan kekinian, namun di sisi lain, praktik internalnya justru dianggap meremehkan kesejahteraan dan hak pekerja.