Daftar Partai Politik Pendukung Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD – Efisiensi, Pancasila, atau Antipolitik Uang?
Bahlil-Instagram-
Daftar Partai Politik Pendukung Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD – Efisiensi, Pancasila, atau Antipolitik Uang?
Isu pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi sorotan publik menyusul munculnya wacana kontroversial: apakah kepala daerah sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat atau cukup melalui perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)? Wacana ini bukanlah hal baru, namun kembali mengemuka di tengah dinamika politik nasional menjelang pemilu 2029. Yang menarik, sejumlah partai politik besar justru menyatakan dukungan terhadap sistem pemilihan tidak langsung tersebut.
Usulan ini memicu pro dan kontra di kalangan akademisi, aktivis demokrasi, dan masyarakat sipil. Namun di balik polemik tersebut, ada sejumlah alasan yang dikemukakan para elite partai politik: mulai dari relevansi dengan nilai-nilai Pancasila, efisiensi anggaran negara, hingga upaya memberantas praktik politik uang yang selama ini dianggap sebagai akar korupsi di daerah.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto—yang juga mantan Ketua Umum Partai Gerindra—diketahui memberikan sinyal positif terhadap usulan ini. Menurutnya, sistem pemilihan melalui DPRD berpotensi menurunkan risiko politik transaksional yang selama ini menjadi momok dalam pilkada langsung.
Lalu, siapa saja partai politik yang secara terbuka mendukung wacana ini? Berikut uraian lengkapnya.
PKB: Evaluasi Total Pilkada Langsung demi Konsolidasi Politik
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu pengusung paling vokal dari gagasan ini. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (akrab disapa Cak Imin), telah lama menyuarakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada langsung.
Dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-27 pada Juli 2025 lalu, Cak Imin menegaskan bahwa mahalnya biaya politik telah menggerus esensi demokrasi lokal. “Saatnya pemilihan daerah dievaluasi total dan dihitung antara manfaat dan mudaratnya, sehingga terjadi konsolidasi politik yang baik,” ujarnya.
Cak Imin juga mengungkap bahwa dukungan terhadap sistem DPRD tidak datang dari ruang hampa. “Banyak kiai dan ulama yang mengusulkan perbaikan sistem pemilihan kepala daerah,” katanya, menekankan pentingnya pendekatan moral dan kearifan lokal dalam menata ulang demokrasi daerah.
PAN: Kembali ke Semangat Musyawarah Sila Keempat Pancasila
Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menilai sistem ini justru lebih sesuai dengan jiwa demokrasi Indonesia yang berakar pada musyawarah untuk mufakat.
“Pemilihan melalui DPRD sesungguhnya sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” tegas Eddy pada 23 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa politik uang—yang kerap mengiringi pilkada langsung—telah menjadi ancaman serius bagi integritas kepemimpinan daerah. “Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah ‘menunaikan kewajibannya’ saat proses transaksi politik itu terjadi,” ujarnya, menyerukan pentingnya pendidikan politik yang masif bagi masyarakat.
Golkar: Solusi Agar Rakyat Tidak "Pusing" dengan Pilkada
Partai Golkar, melalui Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia, juga menyatakan dukungan terhadap sistem tidak langsung. Menurut Bahlil, wacana ini muncul sebagai respons atas kelelahan politik yang dirasakan masyarakat akibat frekuensi pilkada yang terlalu intens.
“Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing,” ucap Bahlil dalam sesi media di Jakarta.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan ini tidak boleh diambil terburu-buru. “Saya yakin ini perlu kajian mendalam—akademis, sosial, politik, dan hukum—sebelum diimplementasikan,” tambahnya, menunjukkan sikap hati-hati meski mendukung arah kebijakan tersebut.
Gerindra: Efisiensi Biaya dan Peluang bagi Calon Berkualitas
Partai Gerindra, yang kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, turut memberikan dukungan strategis terhadap usulan ini. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menjelaskan bahwa dukungan partainya didasarkan pada pertimbangan efisiensi di berbagai aspek.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” ungkap Sugiono pada 29 Desember 2025.
Menurutnya, sistem pilkada langsung selama ini justru menjadi penghalang bagi figur-figur kompeten yang tidak memiliki akses finansial memadai. “Biaya kampanye yang luar biasa membuat banyak calon berkualitas enggan maju. Kita harus menciptakan sistem yang memungkinkan mereka mengabdi tanpa harus dibebani angka,” tegasnya.
Pro dan Kontra: Antara Efisiensi dan Hak Demokrasi Rakyat
Di balik dukungan dari empat partai besar tersebut, wacana ini tetap menuai kritik. Sejumlah lembaga pegiat demokrasi seperti Perludem dan ICW menilai bahwa penghapusan pilkada langsung justru dapat melemahkan akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat.
“Pilkada langsung memang tidak sempurna, tapi ia adalah mekanisme langsung rakyat untuk menghukum atau menghargai pemimpinnya. Mengembalikannya ke DPRD berisiko memperkuat oligarki politik lokal,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
