Tangsel Darurat Sampah: Kementerian KLHK Izinkan Sementara Pembukaan Kembali TPA Cipeucang

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah menghadapi krisis lingkungan serius akibat penumpukan sampah harian yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, jauh melampaui kapasitas pengelolaan infrastruktur yang tersedia. Kondisi ini memicu status darurat sampah yang kini menjadi perhatian nasional, terutama setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah luar biasa: mengizinkan pembukaan kembali sementara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang yang sebelumnya telah dihentikan operasionalnya.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kunjungan kerjanya ke Pusat Pemerintahan Kota Tangsel pada Senin, 22 Desember 2025. Dalam pernyataannya, Hanif menegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemkot Tangsel kini bersinergi untuk menangani krisis ini secara cepat dan terukur.

Penutupan TPA Cipeucang Sebelumnya: Langkah Awal Menuju Perbaikan
Sebelumnya, pada Mei 2024, KLHK telah memberikan sanksi administratif kepada TPA Cipeucang karena dinilai tidak memenuhi standar teknis pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sanksi tersebut berupa penutupan sementara selama 190 hari, yang seharusnya berujung pada penutupan permanen pada Juni 2026. Namun, dalam rentang waktu tersebut, pengelola TPA diminta menyelesaikan serangkaian dokumen teknis dan rencana penataan lingkungan sebagai prasyarat transformasi menuju pengelolaan sampah modern.

“Kami telah memberikan teguran dan penutupan sementara sejak Mei 2024. Cipeucang diminta menyelesaikan dokumen transisi menuju penutupan, dan itu telah dipenuhi,” ungkap Hanif.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa dinamika darurat sampah di Tangsel telah melampaui perkiraan. Dengan produksi sampah harian yang terus meningkat dan fasilitas pengolahan alternatif yang belum siap sepenuhnya, KLHK pun mengambil keputusan strategis: mengizinkan TPA Cipeucang kembali beroperasi secara terbatas dan sementara, sambil proses penataan berlangsung.

Tiga Langkah Strategis KLHK dan Pemkot Tangsel
Dalam upaya menanggulangi krisis ini, Menteri Hanif mengungkapkan tiga langkah utama yang akan diambil oleh pemerintah:

Pembukaan kembali sementara TPA Cipeucang
Fasilitas ini akan kembali menerima sampah kota, namun dengan pengawasan ketat dan hanya selama masa transisi. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan sampah di jalan-jalan, saluran air, dan permukiman yang berpotensi menimbulkan bencana kesehatan dan lingkungan.
Optimalisasi seluruh fasilitas pengolahan sampah yang ada di Tangsel
Pemerintah kota diminta memaksimalkan kapasitas semua unit pengolahan sampah (Material Recovery Facility/MRF) yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk mempercepat pembangunan MRF baru dan memperkuat sistem bank sampah.
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan pengembang properti
KLHK akan menindak tegas kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan perumahan skala besar yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri. “Mereka wajib mengelola sampahnya sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” tegas Hanif.
Krisis Sampah Tangsel: Cerminan Masalah Urbanisasi Cepat
Kondisi darurat sampah di Tangsel bukanlah kejadian tiba-tiba. Kota yang menjadi bagian dari kawasan metropolitan Jakarta ini mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel menunjukkan bahwa dari 1.000 ton sampah harian, hanya sekitar 300 ton yang mampu diolah secara mandiri, sisanya terpaksa dikirim ke luar kota—sebuah praktik yang kini semakin sulit dilakukan karena penolakan dari daerah penyangga.

Penutupan TPA Cipeucang sebelumnya memang dimaksudkan sebagai bagian dari transformasi menuju zero waste, namun tanpa infrastruktur pengganti yang siap, kota ini pun terjebak dalam dilema lingkungan yang serius.