Prabowo Kembali ke Sumatera Barat, Gelar Rapat Darurat Bareng Elite TNI-Polri dan Menteri untuk Percepat Penanganan Bencana

Presiden Prabowo Subianto kembali menginjakkan kaki di tanah Minangkabau, Sumatera Barat (Sumbar), pada Rabu malam (17/12/2025), dalam rangka meninjau langsung penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah provinsi tersebut. Kunjungan kali ini menjadi yang kedua dalam kurun waktu dua minggu terakhir, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.

Tak lama setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman sekitar pukul 18.30 WIB, Presiden Prabowo langsung menuju Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Sumatera Barat untuk memimpin rapat terbatas (ratas). Rapat ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, termasuk para menteri kabinet, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga para Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Koordinasi Tingkat Tinggi di Tengah Krisis Kemanusiaan
Rapat tertutup tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menangani dampak bencana yang telah menghancurkan infrastruktur vital dan memaksa ribuan warga mengungsi. Melalui unggahan resmi di akun Instagram Sekretariat Kabinet, momen penting ini menjadi sorotan publik sebagai bentuk transparansi dan respons cepat pemerintah.

“Tiga hari setelah mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya dan Sumatera Utara untuk kedua kalinya, pada malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto kembali mendarat di Sumatera Barat untuk kedua kalinya dalam 2 minggu terakhir,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

Keberadaan para pejabat strategis dalam rapat tersebut menandakan seriusnya pemerintah menangani situasi darurat di Sumbar. Hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BIN M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta para Kepala Staf TNI: KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Tonny Harjono.

Fokus pada Pemulihan Infrastruktur dan Kebutuhan Warga
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa agenda kunjungan Presiden Prabowo di Sumatera Barat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menitikberatkan pada aksi nyata di lapangan. Kepala Negara dijadwalkan mengunjungi tiga kabupaten yang paling parah terdampak bencana: Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.

“Setelah bermalam di Kota Padang, keesokan harinya, Presiden akan berkunjung ke tiga kabupaten terdampak bencana untuk meninjau langsung kondisi terkini,” ujar Teddy.

Presiden, lanjutnya, akan mengecek sejumlah lokasi krusial, antara lain titik-titik pembangunan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, posko pengungsian yang menampung korban terdampak, serta progres pembangunan jembatan pengganti yang hancur akibat banjir bandang. Selain itu, Presiden juga akan memastikan percepatan pemulihan infrastruktur jalan, jaringan air bersih, listrik, dan fasilitas publik lainnya yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat pasca-bencana.

Respons Cepat di Tengah Tantangan Iklim dan Geografis
Sumatera Barat, yang dikenal dengan topografi pegunungan dan curah hujan tinggi, memang rentan terhadap bencana hidrometeorologis. Banjir bandang dan longsor yang terjadi pekan lalu merupakan dampak dari curah hujan ekstrem yang melanda kawasan tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Bencana ini bukan hanya merusak rumah dan jalan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa serta memutus akses logistik ke desa-desa terpencil.

Kunjungan Presiden Prabowo kali ini sekaligus menjadi bentuk empati negara terhadap penderitaan warga. Dalam banyak kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya “kehadiran negara” di saat rakyat membutuhkan. Ia kerap menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus berpihak pada masyarakat terdampak, terutama dalam konteks ketahanan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.