Krisis Pascabencana Picu Penjarahan di Sibolga dan Tapanuli Tengah: 16 Pelaku Ditangkap, Mayoritas Pelaku Masih Remaja
Penjarahan-Instagram-
Krisis Pascabencana Picu Penjarahan di Sibolga dan Tapanuli Tengah: 16 Pelaku Ditangkap, Mayoritas Pelaku Masih Remaja
Dalam situasi darurat bencana, batas antara bertahan hidup dan pelanggaran hukum sering kali menjadi kabur. Di Kota Sibolga dan sebagian wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, krisis akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejak awal pekan ini memicu aksi penjarahan sejumlah minimarket dan gudang logistik. Yang mencengangkan, dari 16 orang yang telah ditangkap aparat kepolisian, mayoritas ternyata masih berusia remaja.
Aksi tersebut bukan semata-mata bentuk kriminalitas biasa, melainkan respons spontan dari warga yang terdampak bencana dan belum menerima bantuan logistik yang memadai. Situasi ini menyoroti kerentanan sosial yang muncul ketika infrastruktur darurat gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Pelaku Didominasi Usia Remaja
Berdasarkan keterangan resmi dari Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat (Kasubbis Penmas) Polda Sumatera Utara, AKBP Soti Rohani, sebanyak 16 orang kini diamankan terkait dugaan penjarahan di wilayah Sibolga. Identitas mereka antara lain MHH (20), SS (24), AZ (27), ZR (24), OFH (18), ART (19), DH (20), ISS (18), A (18), MS (18), BA (18), ER (21), DAM (18), ABS (18), D (18), dan BNH (17).
Dari daftar tersebut, terlihat jelas bahwa mayoritas pelaku berusia antara 17 hingga 20 tahun—usia yang seharusnya masih fokus pada pendidikan atau masa transisi menuju kedewasaan. Namun, dalam kondisi darurat, mereka justru terdorong mengambil risiko hukum demi memenuhi kebutuhan dasar.
“Mereka mengambil sejumlah barang, mulai dari minuman kemasan, sosis, gula, sabun, hingga makanan ringan,” ungkap AKBP Soti Rohani, Senin (1/12/2025), saat memberikan keterangan pers di Mapolda Sumut.
Lokasi Penjarahan Menyebar di Beberapa Titik Strategis
Aksi penjarahan tidak terjadi di satu tempat saja. Menurut laporan kepolisian, sedikitnya tujuh gerai minimarket menjadi sasaran. Di antaranya tiga gerai Indomaret yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja (depan SPBU Kebun Jambu), Jalan Suprapto, dan Jalan Sibolga–Barus. Selain itu, Alfamidi di Jalan Sisingamangaraja serta tiga gerai Alfamart di Jalan Imam Bonjol, Jalan Suprapto, dan Jalan Merpati juga dilaporkan menjadi lokasi penjarahan.
Lebih parah lagi, warga yang terdampak bencana juga menjarah Gudang Bulog setempat—fasilitas yang seharusnya menjadi penyangga stok pangan nasional, khususnya di masa krisis.
Trigger: Keterlambatan Bantuan dan Akses Terisolir
Penyebab utama aksi ini, menurut analisis aparat, adalah keterlambatan distribusi bantuan logistik akibat akses jalan yang terputus oleh longsor dan genangan banjir. Wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah selama beberapa hari terakhir nyaris terisolasi, membuat warga kesulitan mendapatkan akses ke makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya.
Kondisi tersebut memicu kepanikan kolektif. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat puluhan warga—termasuk perempuan dan anak-anak—masuk ke dalam minimarket yang pintunya sudah rusak atau terbuka. Mereka mengambil apa pun yang bisa ditemukan: mie instan, air mineral, popok bayi, hingga sabun mandi. Adegan tersebut bukan gambaran kejahatan terorganisir, melainkan potret krisis kemanusiaan yang memilukan.
Respons Aparat: Penjagaan Diperketat, Imbauan Damai Disebar
Menyikapi situasi yang rentan memburuk, aparat gabungan TNI dan Polri langsung mengambil langkah cepat. Posko keamanan didirikan di sejumlah titik strategis, termasuk di depan minimarket dan pusat distribusi logistik.
“Situasi di Kota Sibolga saat ini berada dalam pengawasan ketat aparat gabungan TNI/Polri. Kami mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban demi keamanan bersama,” ujar AKP Rustam E. Silaban, Kasat Reskrim Polres Sibolga.
Meski langkah penegakan hukum tetap diberlakukan, pihak kepolisian juga menunjukkan empati terhadap kondisi sosial yang mendasari aksi tersebut. Namun, mereka menegaskan bahwa penegakan hukum tetap penting untuk mencegah anarki dan menjaga stabilitas pasca bencana.
