Skandal Surat Edaran Pungutan Rp1 Juta di Bali: Ribuan ASN Dihujani Makian Sekda dalam Zoom Meeting, Warganet Geram!
Asn-Instagram-
Skandal Surat Edaran Pungutan Rp1 Juta di Bali: Ribuan ASN Dihujani Makian Sekda dalam Zoom Meeting, Warganet Geram!
Sebuah insiden kontroversial mengguncang birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Lebih dari 21.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dikabarkan menjadi sasaran amarah Sekretaris Daerah (Sekda) Bali dalam sebuah rapat daring yang berlangsung pada Jumat (22/9/2025) siang. Rapat virtual tersebut berubah menjadi ajang “penghujatan massal” setelah Sekda melemparkan makian, kata kasar, bahkan ancaman mutasi terhadap seluruh peserta hanya karena beredarnya surat edaran pungutan senilai Rp1 juta di media sosial.
Peristiwa ini bermula ketika sebuah surat edaran yang meminta sumbangan “sukarela” sebesar Rp1 juta per orang tersebar luas di platform media sosial pasca-banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali. Meski dikemas sebagai bentuk solidaritas atau sedekah, surat tersebut memicu kecurigaan publik karena adanya nominal yang dipatok secara wajib, terutama di lingkungan sekolah.
Surat Edaran “Sedekah Wajib” Picu Kericuhan Internal
Salah satu guru di Bali, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa surat tersebut memaksa para guru dan staf sekolah untuk membayar sejumlah uang dengan dalih membantu korban bencana.
“Diharuskan dan dipatok sesuai yang tersebar, minimal Rp1 juta. Sekolah memakai dana komite untuk dananya, para guru mencicil ke sekolah,” ungkapnya dalam unggahan yang viral di akun Instagram @balinesiaf.
Unggahan tersebut langsung menjadi viral dan memicu gelombang kritik dari masyarakat luas. Banyak yang mempertanyakan legalitas dan etika dari surat edaran tersebut, apalagi jika dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang seharusnya transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.
Sekda Bali Panggil 21 Ribu ASN, Rapat Zoom Jadi Arena Omelan
Sebagai respons atas viralnya surat tersebut, Sekda Bali menggelar rapat darurat melalui Zoom pada pukul 13.00 WIB. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi atau solusi, rapat tersebut justru berubah menjadi ajang pelampiasan emosi.
Menurut pengakuan sejumlah ASN yang hadir, Sekda Bali menghujani peserta dengan kata-kata kasar, seperti “biadab”, “goblok”, dan “melecehkan”. Bahkan, ia menuduh para ASN tidak memahami hirarki organisasi dan etika birokrasi.
“Kami dibilang biadab, melecehkan, goblok oleh seorang Sekda. Kami dinilai tidak tahu hirarki organisasi pemprov. Selama tiga jam kami harus mendengar omelan tanpa henti,” ungkap salah satu ASN yang enggan disebut identitasnya.
Lebih parah lagi, Sekda dikabarkan mengancam akan memutasi ASN yang tidak mengikuti rapat tersebut—meski rapat diadakan secara mendadak dan tanpa agenda jelas.
Warganet Geram, Netizen Soroti Budaya Feodal di Biokrasi
Insiden ini langsung memicu gelombang kemarahan di media sosial. Banyak netizen mengecam sikap Sekda yang dianggap tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik, apalagi di era digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Akun Instagram @puguhprastyoutomo menulis:
“Berharap ASN muda nurut? Tunduk? Patuh? Waduh, mau sampai kapan feodalisme organisasi tetap terjaga?”
Sementara itu, akun @adindachitra menyindir:
“‘Tidak tahu etika organisasi’? Lah, memang mencaci maki bawahan sambil ngomel gak jelas di depan ribuan orang itu etika berorganisasi yang baik? Emang kocak nih kelakuan si baby boomer.”
