Namun, pernyataan ini justru menuai kecurigaan. Banyak pihak bertanya-tanya: mengapa mutasi dilakukan secara mendadak? Mengapa tidak ada proses transisi yang wajar? Dan mengapa momen perpisahan yang penuh air mata itu terjadi jika ini hanya “mutasi biasa”?

Warganet Geram: “Ini Pelecehan Kekuasaan!”
Media sosial langsung dibanjiri kecaman. Tagar #SavePakRoni dan #PrabumulihButuhKeadilan langsung trending di Twitter dan Instagram. Warganet menilai bahwa apa yang terjadi adalah bentuk pelecehan kekuasaan — di mana pejabat menggunakan jabatannya untuk melindungi keluarga dari konsekuensi hukum dan disiplin.

“Kalau anak pejabat bisa seenaknya bawa mobil ke sekolah, lalu ditegur malah kepseknya yang dihukum, apa ini namanya negara hukum?” tulis seorang warganet.

Baca juga: Profil Tampang Arief Juntara Suami Dinda Amelia Tanjung yang Viral Usai Gerebek Suami Selingkuh di Apartemen, Lengkap: Umur, Agama dan Akun Instagram

Akun-akun aktivis pendidikan juga ikut bersuara, menuntut transparansi dan keadilan. Mereka mendesak Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

Siswa-Siswi SMPN 1 Prabumulih: “Kami Butuh Pak Roni!”
Di tengah hiruk-pikuk politik dan kekuasaan, suara yang paling menyayat justru datang dari para siswa. Mereka membuat petisi online, mengirim surat ke dinas pendidikan, bahkan ada yang nekat demo kecil-kecilan di depan sekolah dengan spanduk bertuliskan “Kembalikan Pak Roni!” dan “Kami Belajar Disiplin dari Beliau!”

“Pak Roni itu guru yang adil. Dia nggak pilih kasih, siapa pun salah, pasti ditegur. Termasuk anak pejabat,” ujar seorang siswi kelas IX yang enggan disebut namanya.

Bagi mereka, Roni bukan sekadar kepala sekolah — ia adalah panutan, pendengar setia, dan sosok yang selalu hadir di saat mereka butuh bimbingan, baik akademik maupun moral.