Kepala BIN Dipanggil Dadakan ke Istana oleh Presiden Prabowo, Ada Apa? Begini Penjelasan Lengkapnya!
Prabowo-Instagram-
Kepala BIN Dipanggil Dadakan ke Istana oleh Presiden Prabowo, Ada Apa? Begini Penjelasan Lengkapnya!
Suasana Istana Kepresidenan Jakarta Pusat terasa lebih tegang dari biasanya pada Kamis pagi ini. Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), terlihat datang dengan wajah serius, langsung menuju ruang kerja Presiden Prabowo Subianto. Kedatangannya bukan tanpa alasan — ia dipanggil secara khusus oleh Presiden pasca rentetan demo besar-besaran yang sempat mengguncang ibu kota dan sejumlah daerah di akhir Agustus 2025.
Panggilan mendadak ini tentu memicu spekulasi publik. Apakah ada ancaman keamanan baru? Apakah ada intelijen sensitif yang harus segera dilaporkan ke kepala negara? Ataukah ini bagian dari evaluasi besar-besaran pasca kericuhan yang sempat membuat Indonesia berada di ujung tanduk?
“Insya Allah Aman,” Tapi Rahasia Tetap Dirahasiakan
Saat ditemui awak media di halaman Istana, Herindra tampak tenang namun enggan membuka detail isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Ia hanya menyampaikan pesan singkat namun penuh makna: “Insya Allah aman.”
Kalimat itu, meski sederhana, seolah menjadi penegas bahwa situasi keamanan nasional kini sudah terkendali. Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang informasi spesifik apa yang ia bawa ke hadapan Presiden, Herindra hanya tersenyum kecil dan berkata, “Pokoknya ada informasi yang harus saya sampaikan kepada Presiden.”
Tidak ada bocoran. Tidak ada petunjuk. Tidak ada isyarat. Rahasia tetaplah rahasia — apalagi jika menyangkut urusan intelijen negara.
Tak Sendirian, Kepala Bappisus Juga Dipanggil
Menariknya, Herindra bukan satu-satunya pejabat tinggi yang dipanggil ke Istana pada hari itu. Aris Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), juga terlihat datang dengan rombongan terpisah. Kehadirannya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan koordinasi intensif lintas lembaga untuk memastikan stabilitas nasional benar-benar pulih pasca gelombang protes rakyat.
Seperti Herindra, Aris juga menegaskan bahwa kondisi keamanan dalam negeri kini sudah jauh lebih kondusif. “Semuanya aman. Kita harus kompak, semua elemen bangsa juga sudah terlibat,” ujarnya tegas kepada para jurnalis yang menunggu di luar ruang pertemuan.
Namun, Aris menambahkan pesan penting: “Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat. Masyarakat juga harus ikut menjaga. Jangan mudah terprovokasi, jangan sebarkan hoaks, dan mari kita semua jadi bagian dari solusi, bukan masalah.”
Kilas Balik: Demo Agustus 2025 yang Mengguncang Republik
Untuk memahami mengapa panggilan ke Istana ini begitu penting, kita perlu mundur sedikit ke belakang — tepatnya ke akhir Agustus 2025, ketika gelombang demonstrasi besar-besaran pecah di Jakarta dan menjalar ke berbagai kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar.
Demonstrasi pertama pecah pada 25 Agustus 2025, dipicu oleh kemarahan publik atas rencana DPR yang hendak menaikkan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih lesu pasca pandemi dan krisis global. Para demonstran — terdiri dari mahasiswa, buruh, driver ojek online, hingga ibu rumah tangga — menuntut transparansi anggaran dan pembatalan rencana kenaikan tunjangan tersebut.
Namun, suasana damai berubah jadi ricuh pada 28 Agustus 2025, ketika seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan tewas tertabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob saat sedang melintas di dekat lokasi demo. Insiden ini memicu kemarahan luas, dan dalam hitungan jam, demo berubah jadi kerusuhan: toko dibakar, mobil polisi dirusak, bahkan sejumlah kantor pemerintah menjadi sasaran amuk massa.
Oknum-oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi, menyusup di antara demonstran damai untuk melakukan penjarahan dan vandalisme. Media sosial pun dipenuhi video kekerasan, yang semakin memperkeruh suasana nasional.
Situasi Kini: Lebih Tenang, tapi Belum Sepenuhnya Pulih
Memasuki awal September 2025, situasi mulai mereda. Polisi dan TNI berhasil mengamankan titik-titik rawan. Pemerintah dan DPR juga mulai membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Audiensi digelar tertutup, namun sumber terpercaya menyebut bahwa pemerintah mulai mendengarkan tuntutan rakyat — termasuk kemungkinan meninjau ulang rencana kenaikan tunjangan DPR.
Namun, meski permukaan tenang, di balik layar, mesin keamanan negara tetap bekerja ekstra. Intelijen terus memantau potensi gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ada indikasi bahwa kelompok-kelompok radikal dan provokator bayaran masih berusaha mengaduk-aduk situasi demi kepentingan politik tertentu.
