Presiden Prabowo Subianto Respons Gejolak Masyarakat: Tunjangan DPR Dicabut, Dialog Langsung dengan Massa Aksi Dibuka
Prabowo-Instagram-
Presiden Prabowo Subianto Respons Gejolak Masyarakat: Tunjangan DPR Dicabut, Dialog Langsung dengan Massa Aksi Dibuka
Di tengah gelombang aksi demonstrasi yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dan simpatik terhadap aspirasi masyarakat. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Prabowo mengumumkan sejumlah kebijakan besar yang diambil bersama pimpinan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respons atas tuntutan publik.
Langkah ini muncul setelah gelombang protes massa yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025) memanas di berbagai titik, terutama di sekitar kawasan parlemen dan pusat pemerintahan. Masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis sipil, menuntut transparansi anggaran negara, peninjauan ulang kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, serta reformasi internal lembaga legislatif.
Kebijakan Tegas dari Partai Politik dan Pimpinan DPR
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa para ketua umum partai politik peserta koalisi pemerintah telah mengambil keputusan kolektif untuk menindak anggota DPR yang dianggap menyampaikan pernyataan kontroversial atau tidak selaras dengan kepentingan publik.
"Setelah menerima laporan dari para ketua umum partai politik, saya menyatakan bahwa mulai Senin, 1 September 2025, akan diberlakukan tindakan tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru atau meresahkan masyarakat," ujar Prabowo dengan nada tegas.
Namun, langkah yang paling mencuri perhatian adalah keputusan pimpinan DPR untuk mencabut sejumlah tunjangan bagi anggota DPR. Ini menjadi salah satu respons langsung terhadap kritik luas dari publik terhadap besaran fasilitas dan tunjangan yang dinilai terlalu besar di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
"Para pimpinan DPR telah menyampaikan komitmen mereka untuk melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan yang selama ini menjadi sorotan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR. Selain itu, diberlakukan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri hingga waktu yang ditentukan," jelas Prabowo.
Keputusan ini dipandang sebagai langkah revolusioner dalam sejarah DPR, mengingat isu tunjangan dan kunjungan kerja sering kali menjadi bahan kritik pedas dari masyarakat sipil dan media.
Dialog Langsung dengan Massa Aksi: “Kami Dengar Aspirasi Anda”
Tidak hanya mengambil kebijakan internal, Prabowo juga membuka ruang dialog langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini turun ke jalan. Ia meminta pimpinan DPR untuk segera mengundang tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa, dan kelompok sipil yang ingin menyampaikan kritik dan saran.
"Saya meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan perwakilan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya. Mereka harus diterima dengan baik, didengar, dan diajak berdialog secara langsung," tegas Prabowo.
Presiden juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi perwakilan massa aksi. Setiap masukan, kritik, dan koreksi akan dicatat secara resmi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang transparan.
"Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Kami tidak hanya mendengar, tapi juga akan mencatat dan menindaklanjuti semua masukan yang disampaikan secara damai dan bertanggung jawab," ujar Prabowo.
Seruan untuk Menjaga Ketertiban dan Menolak Anarkisme
Meski membuka ruang dialog, Prabowo tidak segan menegaskan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis, seperti merusak fasilitas umum, menyerang aparat, atau mengganggu ketertiban umum.
"Fasilitas umum adalah milik rakyat, dibangun dari uang rakyat. Merusaknya berarti merusak hak bersama. Kami menghormati aspirasi murni, tetapi tidak akan membiarkan siapa pun merusak ketertiban dan keamanan," tandasnya.
Prabowo juga memberi arahan kepada aparat keamanan untuk bertindak profesional. Mereka diminta melindungi massa aksi yang damai, menjaga fasilitas publik, sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku kerusuhan atau provokator.
"Kepolisian dan TNI harus bertindak adil, proporsional, dan humanis. Lindungi masyarakat, amankan fasilitas umum, dan tindak tegas siapa pun yang mencoba mengacaukan situasi," ucap Prabowo.
Kehadiran Penuh Para Pemimpin Nasional
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional penting, menunjukkan keseriusan dan konsensus politik yang terbangun. Hadir di antaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, serta para ketua umum partai politik pendukung pemerintah.
Kehadiran Megawati, yang dikenal kritis terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat, menambah bobot politik dari keputusan yang diumumkan. Sementara Puan Maharani, sebagai Ketua DPR, turut menegaskan komitmen lembaganya untuk menjalankan reformasi internal dan membuka ruang dialog dengan publik.
Langkah Strategis di Tengah Tantangan Sosial
Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dinilai sebagai respons strategis terhadap tekanan sosial yang terus meningkat. Dalam beberapa pekan terakhir, isu kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan fiskal, serta anggaran negara yang dianggap tidak adil menjadi pemicu ketidakpuasan luas.
Dengan mencabut tunjangan DPR dan membuka dialog langsung, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa suara rakyat bukan hanya didengar, tapi juga dihargai dan ditindaklanjuti secara konkret.
