Heboh! Anggota Komisi XI DPR Diduga ke Australia Saat Aksi Demo Berlangsung, Publik Geram dan Sorot Agenda Sydney Marathon
tanda tanya-BlenderTimer BlenderTimer-
Heboh! Anggota Komisi XI DPR Diduga ke Australia Saat Aksi Demo Berlangsung, Publik Geram dan Sorot Agenda Sydney Marathon
Suasana politik nasional kembali memanas. Di tengah gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan rakyat dari berbagai lapisan masyarakat, muncul kabar mengejutkan yang langsung memicu kemarahan publik di media sosial. Sejumlah anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia diduga tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia, tepat pada saat rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung DPR RI, Senayan.
Aksi demo yang berlangsung di sejumlah titik, terutama di kawasan Jakarta Pusat, merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, serta tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Ironisnya, justru saat rakyat bersuara, para wakil rakyat yang seharusnya mendengar dan menyerap aspirasi justru disebut sedang berada di luar negeri.
Kunjungan Kerja atau Liburan? Publik Pertanyakan Prioritas
Kabar ini pertama kali mencuat dari unggahan akun media sosial X (sebelumnya Twitter) @ardisatriawan, yang membagikan dokumen jadwal resmi kunjungan kerja anggota Komisi XI DPR ke Australia. Dalam unggahan tersebut terlihat bahwa rombongan tersebut dijadwalkan berada di Australia selama satu minggu, mulai dari tanggal 5 hingga 12 Oktober 2024.
Yang membuat publik semakin geram adalah adanya catatan dalam agenda kunjungan yang menyebutkan salah satu kegiatan utama adalah “Menikmati suasana Sydney Marathon”. Frasa tersebut langsung menjadi sorotan karena dianggap tidak sejalan dengan esensi kunjungan kerja yang seharusnya fokus pada urusan penting negara.
“Kalau mau liburan, ya libur saja. Tapi jangan pas rakyat lagi susah, para wakil rakyat malah asyik nonton marathon di Sydney,” komentar seorang netizen yang langsung viral di platform X dan Instagram.
Komisi XI: Bidang Keuangan dan Perbankan, Tapi Sedang di Luar Saat Krisis Ekonomi?
Komisi XI DPR RI merupakan salah satu komisi paling strategis karena memiliki kewenangan dalam mengawasi sektor keuangan, perbankan, fiskal, dan moneter. Komisi ini membawahi kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dengan tanggung jawab besar tersebut, publik pun mempertanyakan urgensi kunjungan kerja ke Australia, terlebih saat ekonomi domestik sedang menghadapi tekanan seperti inflasi, nilai tukar rupiah yang fluktuatif, dan kenaikan harga bahan pokok. “Ini bukan waktu yang tepat untuk kunjungan ke luar negeri, apalagi kalau agendanya justru terkesan rekreasi,” ujar Dian, seorang mahasiswa ekonomi dari Universitas Indonesia, dalam diskusi di media sosial.
Nama-Nama Anggota Komisi XI yang Diduga Ikut Kunjungan
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari DPR, beberapa nama anggota Komisi XI mulai disorot publik. Akun X @ribkadel secara spesifik menyebut ada sejumlah anggota yang tercantum dalam daftar delegasi kunjungan ke Australia. Sayangnya, nama-nama tersebut belum dirilis secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR.
Namun, informasi mengenai susunan anggota Komisi XI dapat diakses melalui situs resmi DPR RI di https://en.dpr.go.id/anggota/index/akd/11 . Dari data tersebut, publik bisa melihat siapa saja yang tergabung dalam komisi yang memiliki peran vital dalam pengawasan kebijakan fiskal dan moneter ini.
Beberapa nama yang sempat disebut dalam diskusi publik antara lain politisi dari berbagai partai besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan NasDem. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi apakah mereka benar-benar ikut dalam rombongan atau tidak.
Agenda Kerja yang Dipertanyakan
Dalam dokumen yang beredar, agenda kunjungan disebut mencakup pertemuan dengan parlemen Australia, diskusi dengan lembaga keuangan setempat, dan studi komparatif kebijakan ekonomi. Namun, pada hari pertama dan kedua, tidak tercantum agenda kerja resmi. Justru hari-hari tersebut dikategorikan sebagai "transit" dan "penyesuaian waktu", yang kemudian diikuti oleh kegiatan "menikmati suasana Sydney Marathon".
Banyak pihak menilai bahwa meskipun kunjungan kerja ke luar negeri merupakan bagian dari tugas resmi anggota dewan, namun konteks dan timing-nya sangat sensitif. “Kunjungan kerja sah-sah saja, tapi harus proporsional dan mempertimbangkan situasi nasional. Kalau rakyat sedang demo karena ongkos naik, sementara wakil rakyat asyik di luar negeri, ini soal empati,” tegas Dr. Rizal Masyhar, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada.
DPR Diminta Transparan dan Evaluasi Kunjungan
Kabar ini pun memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pegiat anti-korupsi dan organisasi kemasyarakatan, agar DPR segera memberikan klarifikasi resmi. Mereka meminta transparansi soal anggaran, tujuan kunjungan, serta hasil yang diharapkan dari perjalanan tersebut.
“Kami berhak tahu berapa anggaran negara yang digunakan untuk kunjungan ini. Apakah ini benar-benar kunjungan kerja atau hanya bentuk lain dari perjalanan dinas yang tidak produktif?” tanya Tama, koordinator dari gerakan #TransparansiPublik, dalam siaran persnya.
Selain itu, publik juga mendesak agar pimpinan DPR mengevaluasi kembali mekanisme perencanaan kunjungan kerja, terutama saat situasi politik dan ekonomi sedang tidak stabil. “Ini momentum untuk mereformasi budaya kerja di parlemen. Wakil rakyat harus hadir saat rakyat butuh mereka, bukan malah pergi ke luar negeri,” tambahnya.
Respons DPR: Belum Ada Pernyataan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan Komisi XI DPR atau Sekretariat Jenderal DPR terkait kunjungan tersebut. Upaya konfirmasi melalui saluran resmi masih belum mendapat respons.
Namun, beberapa anggota dewan yang dihubungi secara terpisah membela kunjungan tersebut sebagai bagian dari diplomasi parlemen dan studi kebijakan internasional. “Kami belajar dari negara lain bagaimana mengelola ekonomi dan sistem keuangan. Ini penting untuk kepentingan jangka panjang,” ujar seorang anggota Komisi XI yang meminta namanya tidak disebutkan.
