Purbaya Bantah Isu Krisis, Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat dan APBN Sehat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Ia menegaskan fundamental perekonomian nasional masih dalam posisi kuat.
Purbaya menyatakan optimisme tersebut didasarkan pada sejumlah indikator makroekonomi yang terus menunjukkan perbaikan. Menurutnya, kinerja ekonomi nasional tetap terjaga meskipun ada tantangan global dan domestik.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis.
Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," kata Purbaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (5/6/2026).
APBN Sehat dan Defisit Terkendali
Dari sisi fiskal, Purbaya memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati.
Defisit APBN dijaga agar tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen," jelasnya.
Purbaya juga menilai posisi utang Indonesia masih dalam kategori aman. Rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini sekitar 40 persen, jauh di bawah sejumlah negara lain.
"Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.
Ia menjelaskan setiap kebijakan strategis yang dibahas di tingkat kabinet selalu disertai kajian menyeluruh dari Kementerian Keuangan terkait risiko fiskal dan konsekuensi anggaran.
Analisis tersebut menjadi bahan pertimbangan Presiden sebelum mengambil keputusan.
Purbaya menegaskan seluruh kebijakan pemerintah diputuskan melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi, dampak sosial, hingga kemampuan fiskal negara.
Di sisi lain, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Purbaya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," pungkasnya.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






