Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 Mulai Juni 2026 Secara Bertahap
Pemerintah memastikan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 akan dimulai pada bulan Juni 2026.
Penyaluran untuk pensiunan yang dikelola PT TASPEN (Persero) dijadwalkan lebih awal, yakni mulai 2 Juni 2026 secara bertahap melalui berbagai mitra pembayaran.
Tambahan penghasilan ini dinantikan oleh ASN, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga pensiunan.
Dana tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pertengahan tahun, terutama biaya pendidikan anak menyambut tahun ajaran baru.
Dasar Hukum dan Jadwal Pencairan
Proses pencairan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan.
Regulasi tersebut menetapkan pembayaran paling cepat dilakukan pada Juni 2026.
Realisasi tanggal pencairan bisa bervariasi antarinstansi karena mengikuti mekanisme internal masing-masing.
PT Taspen menegaskan pensiunan dan penerima pensiun akan mendapatkan haknya mulai 2 Juni 2026 tanpa perlu mengajukan permohonan ulang.
Bagi pegawai aktif seperti PNS dan PPPK, pembayaran berlangsung secara bertahap sepanjang Juni 2026 sesuai kebijakan instansi masing-masing.
Penerima manfaat meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, serta pegawai non-ASN di instansi tertentu.
Komponen dan Besaran Gaji ke-13
Besaran gaji ke-13 untuk ASN aktif terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tambahan penghasilan berbasis kinerja.
Untuk pensiunan, nominal dihitung berdasarkan uang pensiun bulanan yang diterima pada Mei 2026.
Perbedaan golongan dan jabatan terakhir menyebabkan jumlah yang diterima tidak seragam.
Acuan besaran pensiun pokok berpatokan pada PP Nomor 8 Tahun 2024 yang memisahkan nominal berdasarkan golongan.
Rincian pensiun pokok per golongan: Golongan I Rp1.748.100 – Rp2.256.700, Golongan II Rp1.748.100 – Rp3.208.800, Golongan III Rp1.748.100 – Rp4.029.600, Golongan IV Rp1.748.100 – Rp4.957.100.
Ketentuan Potongan Pajak
Pemerintah menjamin dana tunjangan disalurkan bersih tanpa potongan iuran atau cicilan pensiun.
Namun, Pajak Penghasilan (PPh) tetap diberlakukan sesuai regulasi, tetapi beban pajak ditanggung pemerintah sehingga penerima mendapatkan dana utuh.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






