Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait polemik pengadaan kipas angin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut menghabiskan anggaran Rp 1,8 triliun.

Purbaya mengaku belum mengetahui detail proyek tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

>>> Ferran Torres Dikabarkan Dekat dengan Penyanyi Ana Mena di Pesta Kemenangan Piala Dunia 2026

"Saya nggak tahu yang... saya nggak tahu.

Nanti saya cek," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).

Ia menjelaskan bahwa pengadaan barang dalam program Kopdes berada di bawah tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara.

Kementerian Keuangan hanya membayar cicilan utang modal melalui Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN.

"Mungkin kalau koperasi kan memang itu yang tanggung jawab si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilannya saja.

Cuma manajemen segala macam di sana," beber Purbaya.

Sorotan DPR dan Klarifikasi Menteri Koperasi

Sebelumnya, isu ini mencuat di DPR.

>>> Mobil Listrik Bikin Jakarta Kehilangan Potensi Pajak Rp2 Triliun

Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kebenaran proyek tersebut dalam rapat dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Mufti menilai harga kipas angin di pasaran jauh lebih murah, sekitar Rp 300 ribu per unit, sehingga pengadaan dalam jumlah besar seharusnya bisa lebih efisien.

Menjawab hal itu, Ferry menegaskan pihaknya tidak melakukan pengadaan kipas angin.

Ia memberi ilustrasi bahwa jika yang dimaksud adalah tipe tertentu seperti Imatsu MDF, harganya bisa mencapai Rp 11 juta per unit.

"Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.464.000.

Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis," jawab Ferry.

>>> Update Rating TV Per Jumat, 24 Juli 2026: D'Academy 8 Indosiar Tak Terkalahkan, SCTV dan RCTI Saling Sikut di Puncak!

Ferry juga menekankan bahwa Kementerian Koperasi telah menyiapkan sistem Simkopdes untuk menampilkan data barang subsidi yang diterima koperasi desa, termasuk transparansi jumlah dan distribusinya.