Perusahaan media sosial milik Presiden AS Donald Trump, Trump Media and Technology Group, dikabarkan tengah mempertimbangkan tarif US$100.000 atau sekitar Rp1,8 miliar per bulan untuk akses prioritas ke unggahan media sosialnya.

Rencana itu memicu kekhawatiran etika. Sejumlah kritikus menyebutnya sebagai penghalang transparansi pemerintah dan cara Trump meraup untung dari jabatannya.

>>> Drama 10 Gol: Inggris Kalahkan Prancis 6-4 di Perebutan Peringkat Tiga Piala Dunia 2026

Reuters melaporkan pada Jumat (17/7) bahwa Trump Media and Technology Group, pemilik Truth Social, telah membahas pengenaan tarif tinggi kepada trader dan perusahaan keuangan untuk akses lebih awal ke unggahan Trump.

Tarif kelas bawah senilai US$60.000 (sekitar Rp1,1 miliar) per bulan juga dibahas untuk perusahaan yang mendaftar paket tiga tahun.

Financial Times turut melaporkan rincian serupa.

Sebagai presiden salah satu ekonomi terbesar dunia, Trump memiliki kekuatan menggerakkan pasar lewat pernyataannya.

Ekonom menyebut komentarnya di media sosial soal kebijakan baru seperti tarif atau konflik internasional bisa memicu perubahan prospek keuangan global.

Kecaman Pakar Etika

Penolakan terhadap usulan tarif Truth Social datang cepat. Trump telah lama dikritik karena memanfaatkan kekuasaan jabatannya untuk keuntungan pribadi.

Kathleen Clark, pakar aturan konflik kepentingan di Washington University School of Law, mengatakan kepada Associated Press: "Dia menjual akses berbayar dan istimewa atas informasi soal apa yang ia lakukan sebagai presiden.

Ini kian menunjukkan korupsi yang terang-terangan, eksploitasi kekuasaan pemerintah yang tak pantas demi memperkaya diri sendiri."

Trump kerap menggunakan media sosial selama menjabat. Pada masa jabatan pertamanya, ia pengguna aktif Twitter, kini X.

>>> Sidang Kematian Maradona Memanas, Pengacara Hampir Baku Hantam