Para advokat hak pilih dan pakar hukum memperingatkan pada 8 Juli 2026 bahwa gelombang undang-undang negara bagian baru, tindakan redistricting, dan usulan legislasi federal dapat secara ketat membatasi akses pemungutan suara bagi jutaan warga Amerika dari kalangan minoritas, berpenghasilan rendah, dan lanjut usia menjelang pemilu paruh waktu mendatang.

Putusan Mahkamah Agung pada 29 April dalam kasus Calais v.

>>> IHSG Anjlok 1,89% Usai Reli Lima Hari, Ini Prediksi 9 Juli 2026

Louisiana, yang ditulis oleh Hakim Samuel Alito, membatalkan peta kongres Louisiana dan menetapkan standar yang lebih ketat yang mewajibkan penggugat untuk membuktikan diskriminasi rasial yang disengaja untuk menantang garis distrik.

Keputusan ini secara efektif melumpuhkan Bagian 2 dari Undang-Undang Hak Pilih 1965, mendorong negara bagian Selatan seperti Tennessee, Louisiana, Alabama, Florida, Georgia, dan Carolina Selatan untuk dengan cepat menggambar ulang peta dan menghilangkan distrik mayoritas kulit hitam.

Analisis oleh Fair Fight Action dan Black Voters Matter Fund menunjukkan bahwa hingga 191 distrik legislatif negara bagian Selatan yang dikuasai Demokrat dapat diubah, berpotensi menggeser 27 kursi DPR AS untuk mengamankan kendali Partai Republik jangka panjang.

Secara bersamaan, 36 negara bagian kini mewajibkan identifikasi di tempat pemungutan suara, sementara Presiden Donald Trump mendorong Kongres untuk mengesahkan SAVE America Act, yang mewajibkan bukti fisik kewarganegaraan seperti paspor atau akta kelahiran untuk mendaftar memilih.

Kekhawatiran Pakar Hak Pilih

Wartawan dan pakar hak pilih Ari Berman menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan peradilan baru-baru ini terkait perlindungan hak sipil.

"Undang-Undang Hak Pilih 1965, undang-undang hak sipil terpenting tahun 1960-an, sudah tidak memiliki gigi lagi.