Pemerintah Korea Selatan mengumumkan kebijakan untuk melatih seluruh personel militernya menjadi operator drone.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pertahanan terbaru menghadapi perubahan karakter peperangan modern dan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan.

>>> Satgas PHK Klaim Berhasil Tunda Relokasi Dua Pabrik Jepang ke Vietnam

Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyampaikan kebijakan tersebut pada Jumat (26/6/2026).

Program ini akan mencakup seluruh personel angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan korps marinir.

"Semua prajurit harus bisa menggunakan drone layaknya senjata api pribadi kedua," ujar Ahn. Sebanyak 500 ribu personel militer akan mengikuti pelatihan sebagai prajurit drone.

Pemerintah menilai penguasaan teknologi drone kini menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap anggota militer. Hal ini seiring berkembangnya teknologi persenjataan dan perubahan strategi perang.

Menurut Ahn, konflik di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan bagaimana drone berbiaya rendah mampu mengubah strategi peperangan secara signifikan.

"Drone murah yang dioperasikan dalam jumlah besar secara mendasar mengubah sifat peperangan," katanya.

Selain perkembangan perang modern, ancaman dari Korea Utara juga menjadi alasan utama kebijakan tersebut. Seoul menilai Pyongyang terus meningkatkan kemampuan militer, termasuk pengembangan teknologi persenjataan.

Untuk mendukung program pelatihan, militer Korea Selatan berencana membeli sekitar 11 ribu drone komersial sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut akan ditingkatkan hingga mencapai 60 ribu unit pada 2029.

Pemerintah juga menargetkan penyediaan lebih dari 20 ribu drone tempur sekali pakai pada 2030.

>>> Demo Dua Kubu MBG, Mahfud MD: Solusinya Bukan Pembatalan

Di saat yang sama, Seoul mempercepat pengembangan drone serang jarak jauh K-Lucas guna memperkuat kemampuan serangan militer dalam negeri.