Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi prioritas pembenahan pemerintah di tengah sorotan publik. Evaluasi dan perbaikan dilakukan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pembenahan berlangsung bersamaan dengan penataan internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini dipimpin jajaran baru. Langkah ini untuk memperkuat tata kelola dan kualitas pelaksanaan di lapangan.

>>> Trump Klaim Iran Beri Konsesi Besar ke AS: Kami Menang Banyak

Di tengah upaya perbaikan, muncul isu yang menuding pemerintah mengondisikan demonstrasi pendukung MBG. Tudingan itu ramai setelah sejumlah aksi massa menyuarakan dukungan terhadap program tersebut.

Pemerintah Bantah Terlibat

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) memastikan pemerintah tidak terlibat dalam pengorganisasian atau pengerahan massa. Pemerintah juga membantah adanya upaya mengatur jalannya demonstrasi.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah tidak memiliki kepentingan mengarahkan pendapat masyarakat.

Pemerintah justru menghormati seluruh bentuk penyampaian aspirasi, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan.

“Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa pun boleh menyatakan pendapat. Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah.

>>> Bek Kendal Tornado FC Youth Davin Armadheni Dipanggil Seleksi Timnas U-20

Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut,” ujar Kurnia di Gedung Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini bukan merespons spekulasi, melainkan memastikan program MBG terus diperbaiki agar manfaatnya lebih luas.

“Pada intinya, yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program Makan Bergizi Gratis.

Sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru,” ucapnya.

Kurnia membantah tegas dugaan pengondisian dari pemerintah terhadap aksi pendukung MBG. “Saya rasa itu tidak benar.

>>> Gerindra Bantah Isu Keretakan Prabowo-Gibran Akibat Polemik Rp20 Juta

Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra,” tegasnya.