Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah untuk menutup sekitar 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

>>> Pelatih Aljazair: Kami Pantas Kalahkan Yordania di Piala Dunia 2026

Prabowo mengatakan dirinya sempat terkejut mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang melebihi 1.000 entitas saat mulai menjabat sebagai kepala negara.

Padahal, sebelumnya ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.

"Ketika saya jadi presiden, baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih.

Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 (perusahaan) yang kita tutup, enggak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Ia menyebut proses penataan BUMN masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan penutupan 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.

"Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," ujarnya.

Prabowo menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi membebani keuangan negara. Ia mencontohkan pengeluaran untuk jajaran direksi dan komisaris yang tetap harus dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.

Menurut perhitungannya, apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris, maka penutupan ratusan perusahaan dapat mengurangi beban pengeluaran yang selama ini harus ditanggung negara.

"Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240 (BUMN). Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi, sama empat komisaris, itu delapan (orang) kali 200 (perusahaan).

>>> Rektor Unsoed Buka Suara soal Protes Mahasiswa Kirim Delegasi ke Kunker Gibran

Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," katanya.