Komisi II DPRD Kota Solo menengarai adanya potensi penyalahgunaan anggaran daerah dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Baliho tersebut dipasang Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di sejumlah titik strategis.

>>> GoTo-Grab Resmi Terapkan Potongan Tarif Ojol 8 Persen Mulai 1 Juli

Anggota Komisi II DPRD Solo, Silvester Rony Kamtoro mempertanyakan sumber pendanaan dari pemasangan baliho-baliho itu.

"(Kalau pakai APBD) ya pasti menyalahi anggaran," kata Rony, Selasa (23/6).

Politikus PDIP itu menjelaskan anggaran Pemkot Solo dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak atau retribusi.

Menurutnya, uang rakyat seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Rony menilai citra Jokowi saat ini sudah identik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pemasangan baliho tersebut dinilai dapat menimbulkan kecemburuan di partai lain.

"Ini kan tidak pas karena Pak Jokowi kan kalau gak salah dia sebagai Pembina PSI," ujarnya.

>>> Tio Pakusadewo Buka Suara soal Total Donasi Pengobatannya

Ia juga menyinggung reaksi DPC Gerindra Kota Solo yang kecewa karena tidak ada ucapan serupa untuk Presiden Prabowo Subianto.

Rony menampik alasan Pemkot Solo yang menyebut Jokowi sebagai mantan Wali Kota dan Presiden yang berjasa. Menurutnya, banyak mantan presiden lain yang berulang tahun di bulan Juni.

Ia juga menyoroti logo Pemkot Solo yang tertera di baliho. Jika dibiayai perorangan, penggunaan logo tersebut dinilai tidak tepat.

Rony mendesak Ketua Komisi II DPRD Solo memanggil Pemkot Solo untuk menjelaskan sumber dana pemasangan baliho.

Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan baliho itu sebagai bentuk apresiasi atas jasa Jokowi saat menjabat Wali Kota tahun 2005-2012.

>>> Wali Kota Solo Respons Gerindra Kecewa Baliho Jokowi: Siap Salah

Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno mengaku kecewa karena perlakuan serupa tidak diberikan kepada Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.