Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 834.000 rumah tangga di DKI Jakarta masih menempati rumah tidak layak huni.

Data ini dirilis di tengah upaya pemerintah merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

>>> PT Prodia Diagnostic Line Tbk Targetkan Rp62,75 Miliar Lewat IPO

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak paling banyak berada di Jakarta Barat.

Angkanya mencapai 262.000 rumah tangga.

Wilayah Jakarta Timur menyusul dengan 198.000 rumah tangga berhunian tidak layak.

Tingginya angka ini berbanding lurus dengan rasio gini DKI Jakarta yang mencapai 0,441, jauh di atas rata-rata nasional.

Tantangan Anggaran dan Realisasi Program

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut penanganan kawasan kumuh masih terbentur biaya.

Pagu indikatif Kementerian PKP tahun 2027 baru Rp9,913 triliun, belum mencakup bedah rumah dan penanganan kumuh.

Pemerintah telah mengusulkan tambahan anggaran Rp96,09 triliun agar total pagu tahun depan mencapai Rp106 triliun.

Anggaran itu akan digunakan untuk BSPS, rumah susun, rumah khusus, dan bantuan prasarana.

>>> Komdigi Perketat Pengawasan Pelanggaran HKI di Ruang Digital

Untuk tahun 2026, alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jakarta sebanyak 5.659 unit. Jakarta Barat mendapat porsi terbesar dengan 1.350 unit.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur melaporkan realisasi fisik BSPS nasional baru 13,51% per awal Juni 2026.

Namun ia optimis target 100% bisa tercapai pada Oktober atau November 2026.

Pakar Dorong Hunian Vertikal dan Konsolidasi Lahan

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bedah rumah tidak menyelesaikan masalah fundamental. Ia menyarankan konsolidasi lahan dan pembangunan hunian vertikal.

Menurut Nirwono, hunian vertikal lebih layak karena daya tampung lebih besar di lahan terbatas. Lingkungan pun menjadi lebih sehat dan kelayakan hidup masyarakat terjamin jangka panjang.

Pengamat Tata Kota dari Forum Warga Jakarta Azas Tigor Nainggolan mendesak koordinasi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat mau pindah ke rumah susun.

>>> Jorge Martin Ungkap Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Ducati

Tigor menambahkan bahwa Jakarta Utara dan Jakarta Timur juga memerlukan perhatian khusus. Pemerintah diminta aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat tinggal di rusun.