Kenaikan harga Pertamax yang signifikan dan mendadak dinilai dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul.

Peneliti Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, menyatakan bahwa keputusan menaikkan harga Pertamax merupakan pilihan kebijakan yang tidak mudah.

>>> PB Akuatik Indonesia Turunkan 6 Perenang di AOWSC 2026 Bali

Namun, langkah ini semakin sulit dihindari setelah harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN dan rupiah berada dalam tekanan.

Menurut Adrian, menahan harga Pertamax selama lebih dari tiga bulan di tengah ICP Mei yang mencapai US$ 106,56 per barel—jauh melampaui asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel—serta rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS bukanlah kebijakan yang berkelanjutan.

"Biayanya berisiko berpindah ke neraca Pertamina, menekan arus kas badan usaha, atau pada akhirnya menciptakan tekanan tambahan terhadap postur fiskal," ujar Adrian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai penyesuaian harga semata.

Langkah lanjutan harus mencakup pengelolaan risiko terhadap inflasi, daya beli masyarakat, serta potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite.

Kenaikan harga yang besar dan mendadak dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi konsumen, terutama kelompok pekerja perkotaan, pengguna sepeda motor, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menggunakan Pertamax untuk aktivitas harian.

Adrian menjelaskan bahwa Pertamax bukan BBM subsidi dan bukan bahan bakar utama angkutan umum. Oleh karena itu, dampak langsung terhadap inflasi kemungkinan relatif terbatas.

"Namun, pemerintah tidak boleh berhenti melihat dampak langsungnya saja. Harga energi punya efek ekspektasi.

Ketika masyarakat melihat harga BBM naik tajam, persepsi bahwa biaya hidup akan semakin mahal bisa ikut terbentuk," kata dia.