Penyediaan transportasi publik yang memadai dinilai mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pemangkasan pengeluaran perjalanan dan penciptaan pusat ekonomi baru.

Langkah awal peningkatan kesejahteraan ini sangat krusial mengingat biaya transportasi masih menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar bagi masyarakat perkotaan.

>>> 6 Film Paling Buruk dan Gagal Total Sejak 2021 hingga 2026

Alokasi untuk kebutuhan transportasi warga ibu kota rata-rata mencapai 25% hingga 30% dari pendapatan, dengan acuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta.

Berdasarkan Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik, mayoritas pekerja komuter di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengeluarkan ongkos harian yang signifikan.

Tercatat 8,2% komuter membayar kurang dari Rp5.000 per hari, 14,7% menghabiskan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari, dan 28,6% mengeluarkan minimal Rp25.000 per hari atau setara Rp750.000 per bulan.

“Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka,” ujar Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies.

Kehadiran moda transportasi massal yang nyaman dan terjangkau diproyeksikan dapat memotong beban pengeluaran tersebut secara substansial.

“Mengurangi biaya perjalanan itu sudah bagian dari menyejahterakan masyarakat kita,” kata Piter Abdullah.

Selain mereduksi beban hidup, keberadaan infrastruktur transportasi massal terintegrasi seperti KRL dan MRT terbukti memicu kemunculan berbagai aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar stasiun.

“Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik,” ujar Piter Abdullah.