Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mengembangkan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini bertujuan agar bansos tepat sasaran dan proses distribusi lebih transparan.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba, menyatakan pihaknya memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI). Hal ini disampaikan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/5/2026).

>>> Kepulangan Jemaah Haji 2026: 34.853 Orang Tiba di Soetta Mulai 22 Juni Resmi Aman

Dukungan Infrastruktur Digital

Sistem DPI mengandalkan dua komponen utama: Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). IKD berfungsi meningkatkan akurasi verifikasi penerima, sedangkan SPLP memfasilitasi pertukaran data antar-instansi.

Mira menegaskan integrasi ini menciptakan data tunggal atau single source of truth bagi pemerintah. Seluruh proses dari registrasi hingga pengajuan sanggah bantuan dapat berjalan lebih akuntabel.

SPLP berperan sebagai platform interoperabilitas yang menghubungkan sistem antar-instansi. Platform ini memungkinkan setiap instansi berbagi data sesuai standar keamanan tanpa mengambil alih pangkalan data asli.

Pemanfaatan data administrasi melalui SPLP membantu instansi memvalidasi kelayakan penerima. Sebagian besar data yang dipertukarkan memberikan konfirmasi sederhana berupa "ya" atau "tidak" untuk mempercepat proses.

Uji Coba dan Perluasan Program

Pemerintah telah menyelesaikan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi dalam dua tahap. Tahap pendaftaran dimulai September 2025, sedangkan tahap penyanggahan berlangsung Maret hingga April 2026.

>>> Nasi Kuning Muna Cung, Kuliner Legendaris Dekat Malioboro yang Paling Dicari 2026

Pengalaman dari uji coba tersebut menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola bantuan. Hasil evaluasi akan diterapkan pada perluasan program ke puluhan wilayah lain di Indonesia.

Berikut daftar target perluasan digitalisasi bansos: