Bekasi Pimpin, Banjarnegara di Dasar! Inilah 10 Kabupaten/Kota dengan Upah Minimum Tertinggi dan Terendah di Indonesia Tahun 2026
uang-pixabay-
Baca juga: Asus Expert Series Digandrungi Dunia Bisnis: Ini Alasan di Balik Lonjakan Peminatnya!
Kabupaten Tasikmalaya – Rp2.871.874,00
Meski dikenal sebagai pusat industri kerajinan dan tekstil, struktur ekonominya yang masih didominasi UMKM membuat UMK-nya relatif rendah.
Kabupaten Majalengka – Rp2.595.368,00
Wilayah ini sedang dalam proses transisi ekonomi, dengan pembangunan Bandara Kertajati yang diharapkan mendorong peningkatan upah di masa depan.
Kabupaten Banyumas – Rp2.474.598,00
Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Banyumas mengandalkan sektor pertanian dan pendidikan.
Kabupaten Ciamis – Rp2.373.644,00
Ekonomi Ciamis berbasis pertanian dan pariwisata, termasuk objek wisata Pangandaran yang terkenal.
Kabupaten Kuningan – Rp2.369.380,00
Meski dekat dengan kawasan industri Cirebon, Kuningan masih mengandalkan sektor pertanian tradisional.
Kota Banjar – Rp2.361.241,00
Sebagai kota kecil di Jawa Barat bagian selatan, Banjar memiliki ekonomi yang relatif stabil namun tidak sebesar kota-kota industri.
Kabupaten Pangandaran – Rp2.351.250,00
Bergantung pada pariwisata pantai, Pangandaran menghadapi tantangan musiman dalam menjamin upah yang stabil.
Kabupaten Sragen – Rp2.337.700,00
Terletak di Solo Raya, Sragen dikenal dengan produksi batik dan pertanian padi.
Kabupaten Wonogiri – Rp2.335.126,00
Wilayah ini memiliki geografis yang bergunung-gunung, sehingga akses ke pusat pertumbuhan ekonomi terbatas.
Kabupaten Banjarnegara – Rp2.327.813,00
Baca juga: ADOR Gugat Danielle Eks-NewJeans dan Mantan CEO Min Hee-jin, Tuntut Ganti Rugi 33 Miliar Won—Setara Rp501 Miliar!
Berada di posisi paling bawah, Banjarnegara mengandalkan sektor pertanian dan jasa kecil. Namun, potensi wisata seperti Dieng Plateau terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mengapa Perbedaan UMK Bisa Terjadi?
Menurut para ahli ketenagakerjaan, perbedaan UMK antarwilayah merupakan keniscayaan dalam sistem ekonomi yang desentralisasi. Setiap daerah memiliki indeks harga konsumen (IHK), tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pendekatan berbasis wilayah, bukan nasional, untuk menjamin keadilan relatif.
Namun, kesenjangan ini juga memicu diskusi nasional tentang keadilan sosial. Banyak aktivis buruh menyoroti bahwa pekerja di daerah dengan UMK rendah sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah kenaikan harga pangan dan transportasi.
Apa yang Perlu Dilakukan Pekerja dan Pemerintah?
Bagi pekerja, penting untuk memahami hak-hak upah dan mekanisme pengupahan di wilayahnya. Bagi pemerintah daerah, tantangannya adalah menyeimbangkan antara daya saing investasi dan kesejahteraan pekerja.
Sementara itu, pemerintah pusat terus mendorong program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan UMK di masa depan bisa lebih adil.
