UMK Cianjur, Sukabumi, dan Garut 2026 Mana yang Tertinggi? Simak Kenaikan Upah Minimum di Jawa Barat yang Ditetapkan Gubernur Dedi Mulyadi
Bandung--
Perbandingan dan Implikasi Sosial-Ekonomi
Dari ketiga kabupaten tersebut, Kabupaten Sukabumi menjadi yang tertinggi dengan UMK 2026 mencapai Rp3.893.201, jauh melampaui Cianjur (Rp3.316.191) dan Garut (Rp2.472.227). Perbedaan ini tidak lepas dari struktur ekonomi masing-masing daerah. Sukabumi, yang memiliki kawasan industri seperti Cikidang dan Cicurug, mampu menarik investasi besar dan menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi.
Sementara itu, Garut—meski memiliki potensi pariwisata dan kerajinan—masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan akses pasar, sehingga pertumbuhan upahnya lebih moderat. Di sisi lain, Cianjur berada di posisi tengah, mencerminkan upaya pemulihan ekonomi pasca-bencana dengan dukungan program pemerintah pusat dan daerah.
Respons Serikat Pekerja dan Dunia Usaha
Penetapan UMK 2026 ini disambut beragam oleh berbagai pihak. Serikat pekerja menyambut positif kenaikan tersebut, namun tetap menyoroti ketimpangan antarwilayah dan perlunya proteksi lebih kuat bagi pekerja informal.
Di sisi lain, kalangan pengusaha mengapresiasi transparansi proses penetapan, meski beberapa asosiasi industri mengkhawatirkan beban operasional yang meningkat, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.
Komitmen Pemerintah Provinsi: Menyeimbangkan Keadilan dan Investasi
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kenaikan upah minimum tahun 2026 dirancang dengan pendekatan berkeadilan dan berkelanjutan. “Kami tidak ingin pekerja terbebani oleh biaya hidup yang terus naik, namun juga tidak ingin dunia usaha terhambat. Ini soal keseimbangan,” ujarnya dalam konferensi pers terpisah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berjanji akan memperkuat pengawasan implementasi UMK, termasuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan. Selain itu, program pelatihan vokasional dan peningkatan produktivitas pekerja akan terus digenjot agar kenaikan upah benar-benar sejalan dengan kualitas tenaga kerja.
Penutup: Membaca Tren Kenaikan Upah di Tengah Tantangan Ekonomi 2026
Dengan kenaikan rata-rata antara 6% hingga 8% di berbagai wilayah Jawa Barat, kebijakan UMK 2026 mencerminkan komitmen pemda untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk potensi resesi dan fluktuasi harga pangan.
Bagi para pekerja di Cianjur, Sukabumi, Garut, dan seluruh Jawa Barat, kenaikan ini bukan hanya soal angka di slip gaji, tetapi juga simbol perlindungan sosial dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap roda ekonomi daerah.
Sebagai penutup, mari kita pantau bersama implementasi kebijakan ini di lapangan—karena kesejahteraan pekerja adalah cermin kesehatan demokrasi ekonomi sebuah bangsa.
