Prabowo Tegaskan Penertiban Hutan Tanpa Pandang Bulu: 4,08 Juta Hektare Kembali ke Pelukan Negara, Rp6 Triliun Diselamatkan
Prabowo-Instagram-
Prabowo Tegaskan Penertiban Hutan Tanpa Pandang Bulu: 4,08 Juta Hektare Kembali ke Pelukan Negara, Rp6 Triliun Diselamatkan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk membersihkan kawasan hutan dari oknum-oknum yang selama ini menguasai secara ilegal. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12), Prabowo menyerukan langkah tegas dan berani tanpa pandang bulu demi melindungi kepentingan rakyat dan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.
"Saya perintahkan dengan tegas. Jangan ragu, jangan pandang bulu, jangan mau dilobi. Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar, jangan surut semangat. Kita berada di jalan yang benar dan jalan yang mulia, membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia," ujar Prabowo dengan suara lantang, menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam menghadapi praktik-praktik eksploitasi hutan yang merugikan negara.
Langkah Nyata: Satgas PKH Dibentuk untuk Kembalikan Fungsi Hutan
Langkah konkret dalam penertiban hutan nasional dimulai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Januari 2025, yang menjadi dasar hukum pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini bukan sekadar wacana, melainkan kekuatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai institusi negara, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aparat pemerintah daerah.
Tugas utama Satgas PKH jelas dan terarah: mengembalikan fungsi kawasan hutan yang selama puluhan tahun dikuasai secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu, serta memulihkan hak negara atas tanah dan sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama rakyat Indonesia.
Praktik Serakah yang Melecehkan Negara
Prabowo menyebut bahwa praktik penguasaan ilegal atas hutan tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari sistem yang dirancang oleh pihak-pihak yang menganut paham keserakahan—oknum yang berani melecehkan kedaulatan negara dan menganggap pejabat di semua tingkatan bisa “dibeli” melalui sogokan dan kekuasaan uang.
"Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menganut paham keserakahan, yang berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok," tegas Prabowo, menunjukkan kemarahan moral terhadap praktik korupsi sistemik yang telah mengakar selama puluhan tahun.
Medan Tempur yang Tak Terlihat Media
Di balik keberhasilan Satgas PKH, ada perjuangan panjang yang jarang terlihat oleh publik. Prabowo mengungkap bahwa tim di lapangan kerap menghadapi berbagai bentuk perlawanan—dari hasutan terhadap masyarakat lokal hingga pengerahan preman bayaran yang sengaja dikirim untuk mengintimidasi petugas.
"Kita memahami ada upaya-upaya untuk menghambat verifikasi dan investigasi. Ada perlawanan, ada penghasutan terhadap rakyat, ada preman-preman yang dibayar untuk melawan petugas. Semua itu sering kali tidak terlihat oleh media, kamera, influencer, maupun vlogger," ungkapnya.
Namun, di tengah tekanan dan bahaya, Satgas PKH tetap berdiri tegak, bekerja dengan dedikasi tinggi demi menyelamatkan aset negara yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
Hasil Nyata: 4,08 Juta Hektare Hutan Kembali, Rp6 Triliun Diselamatkan
Upaya keras Satgas PKH telah membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 4,08 juta hektare lahan hutan berhasil dikembalikan ke pangkuan negara. Selain itu, uang negara senilai Rp6 triliun berhasil diselamatkan dari potensi kerugian akibat praktik ilegal tersebut.
"Triliunan rupiah berhasil diselamatkan. Namun saya tegaskan, ini baru permulaan. Jika diteliti dengan sungguh-sungguh, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” kata Prabowo, menekankan bahwa angka tersebut hanyalah ujung dari gunung es.
Lebih jauh, Prabowo menjabarkan dampak konkret dari dana yang berhasil diselamatkan. “Enam triliun rupiah saja dapat digunakan untuk memperbaiki 6.000 sekolah atau membangun 100.000 rumah hunian tetap,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan rumah akibat bencana alam di berbagai wilayah Indonesia mendekati angka 200.000 unit. Artinya, dana yang diselamatkan dari praktik ilegal di kawasan hutan bisa menjadi solusi nyata bagi rakyat yang membutuhkan tempat tinggal layak.
“Dan ini baru dari sekitar 20 perusahaan yang ingkar kewajiban,” tambahnya, mengisyaratkan masih banyak pelaku lain yang belum tersentuh.
Apresiasi untuk Pejuang di Balik Layar
Presiden tidak lupa menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kementerian, lembaga, dan aparat yang terlibat dalam Satgas PKH. Ia menyebut kerja mereka sebagai bentuk patriotisme modern yang tak kalah heroik dibandingkan perjuangan fisik di masa lalu.
"Atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara telah bekerja keras dalam kondisi yang sangat sulit, di medan yang tidak mudah. Verifikasi terhadap 4 juta hektare bukanlah pekerjaan ringan, terlebih dengan banyaknya korporasi yang melakukan pelanggaran,” ucap Prabowo.
