Dana Penyelamatan Negara Rp4,28 Triliun dari Kasus Korupsi Berpotensi Tekan Defisit APBN 2025
uang-Pexels/pixabay-
Dana Penyelamatan Negara Masuk sebagai PNBP 2025
Purbaya menegaskan bahwa dana hasil penyelamatan dari penanganan korupsi dan penertiban hutan akan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2025. Meski demikian, ia juga menekankan bahwa keputusan akhir penggunaan dana tersebut belum ditetapkan, mengingat proses penerimaan dan belanja negara masih berlangsung hingga akhir Desember.
“Ini kan uangnya masih masuk terus, pajak juga masih masuk, belanjanya juga masih keluar. Kita masih belum clear seperti apa kondisi akhirnya. Tapi yang jelas, anggarannya aman,” tegas Purbaya, menunjukkan optimisme terhadap stabilitas fiskal meski dalam situasi yang menantang.
Langkah Taktis Menjaga Keseimbangan Fiskal
Pemanfaatan dana hasil penegakan hukum sebagai instrumen fiskal memang bukan hal baru, namun kali ini terasa lebih strategis mengingat tekanan terhadap defisit APBN yang terus meningkat. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Suryani, langkah ini mencerminkan sinergi antara penegakan hukum dan kebijakan fiskal yang semakin matang.
“Penyelamatan aset negara tidak hanya soal keadilan, tapi juga soal efisiensi anggaran. Dana ini bisa menjadi ‘bantal’ fiskal yang membantu pemerintah menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, sesuai amanat UU Keuangan Negara,” ujarnya.
Penutup: Antara Penegakan Hukum dan Stabilitas Ekonomi
Kolaborasi antara institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan dalam mengelola aset hasil penindakan korupsi menunjukkan bahwa keadilan dan kebijakan ekonomi bisa berjalan beriringan. Dengan potensi dana Rp4,28 triliun yang bisa digunakan secara fleksibel—baik untuk menutup defisit maupun sebagai cadangan belanja tahun depan—pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengoptimalkan setiap sumber daya negara demi kesejahteraan rakyat.
Saat dunia terus menghadapi ketidakpastian ekonomi, langkah-langkah taktis seperti ini menjadi penting bukan hanya untuk menjaga angka defisit, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
