Bikin Iri Dengki! Gaji Wali Kota dan Bupati Bisa Tembus Ratusan Juta? Ini Fakta Lengkapnya yang Jarang Diketahui Publik
uang-pixabay-
Gaji Wali Kota dan Bupati Bisa Tembus Ratusan Juta? Ini Fakta Lengkapnya yang Jarang Diketahui Publik
Pernahkah Anda membayangkan berapa gaji seorang wali kota atau bupati? Bagi sebagian besar masyarakat, bayangan akan gaji pejabat daerah mungkin masih berkutat pada angka puluhan juta rupiah per bulan. Namun, kenyataannya bisa jauh melampaui itu—bahkan mencapai ratusan juta rupiah tiap bulannya!
Meski gaji pokok dan tunjangan jabatan mereka seragam di seluruh Indonesia, pendapatan total para kepala daerah ini bisa melonjak drastis berkat tunjangan operasional yang dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakta ini kerap mengejutkan banyak orang dan memicu beragam reaksi, dari rasa kagum hingga kecemburuan sosial. Tapi sebelum terburu iri, mari kita kupas tuntas komponen-komponen gaji bupati dan wali kota di Indonesia, serta bagaimana angka fantastis itu bisa tercapai.
Gaji Pokok: Sama di Seluruh Indonesia
Tahukah Anda? Gaji pokok seorang wali kota atau bupati di Indonesia ternyata tidak berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000, gaji pokok bupati dan wali kota ditetapkan sebesar Rp2.100.000 per bulan. Sementara itu, wakil bupati atau wakil wali kota menerima gaji pokok sebesar Rp1.800.000 per bulan, atau selisih Rp300.000 dari atasannya.
Angka ini memang terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab besar yang mereka emban—mengelola anggaran daerah yang sering kali mencapai triliunan rupiah dan menentukan nasib jutaan warga. Namun, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut, gaji pokok hanyalah “puncak gunung es” dari total pendapatan mereka.
Tunjangan Jabatan: Standar Nasional
Selain gaji pokok, para kepala daerah juga menerima tunjangan jabatan, yang juga berlaku secara nasional. Menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan untuk bupati dan wali kota ditetapkan sebesar Rp3.780.000 per bulan. Adapun wakilnya menerima Rp3.240.000 per bulan.
Tunjangan ini dimaksudkan untuk mengimbangi beban kerja dan tanggung jawab jabatan yang tidak ringan. Namun, seperti gaji pokok, jumlahnya tetap tidak berubah—baik di daerah perkotaan maju maupun di wilayah terpencil yang PAD-nya minim. Artinya, perbedaan besar dalam total pendapatan justru muncul dari komponen ketiga: tunjangan operasional.
Tunjangan Operasional: Kunci Gaji Ratusan Juta
Inilah bagian yang paling menarik—dan paling menentukan. Berbeda dengan dua komponen sebelumnya, tunjangan operasional bupati dan wali kota tidak seragam. Besarannya ditentukan oleh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2020 mengatur skema tunjangan operasional sebagai berikut:
PAD Rp0–5 miliar: Tunjangan operasional Rp125 juta per tahun atau maksimal 3% dari total PAD
PAD Rp5–10 miliar: Rp150 juta per tahun atau maksimal 2% dari PAD
PAD Rp10–20 miliar: Rp200 juta per tahun atau maksimal 1,5% dari PAD
PAD Rp20–50 miliar: Rp300 juta per tahun atau maksimal 0,8% dari PAD
PAD Rp50–150 miliar: Rp400 juta per tahun atau maksimal 0,4% dari PAD
PAD di atas Rp150 miliar: Rp600 juta per tahun (minimal) hingga maksimal 0,15% dari total PAD
Dengan skema ini, daerah dengan PAD tinggi—seperti kota-kota besar—bisa memberikan tunjangan operasional yang jauh lebih besar daripada daerah dengan ekonomi terbatas.
Contoh Nyata: Gaji Wali Kota Bandung Bisa Tembus Rp500 Juta/Bulan?
Ambil contoh Wali Kota Bandung. Pada tahun 2024, PAD Kota Bandung mencapai lebih dari Rp4 triliun—angka yang sangat fantastis. Karena PAD-nya jauh di atas ambang Rp150 miliar, wali kota berhak atas tunjangan operasional minimal Rp600 juta per tahun, atau Rp50 juta per bulan.
Namun, karena batas maksimalnya adalah 0,15% dari total PAD, maka secara teoretis, tunjangan operasional Wali Kota Bandung bisa mencapai:
0,15% × Rp4.000.000.000.000 = Rp6.000.000.000 per tahun, atau sekitar Rp500 juta per bulan!
Jika ditambahkan dengan gaji pokok (Rp2,1 juta) dan tunjangan jabatan (Rp3,78 juta), total pendapatan bulanan Wali Kota Bandung berkisar antara Rp55,88 juta hingga Rp505,88 juta. Angka ini tentu jauh melampaui gaji pejabat daerah di wilayah dengan PAD rendah—yang bahkan mungkin hanya menerima total gaji di bawah Rp10 juta per bulan.
Mengapa Ada Perbedaan yang Sangat Besar?
Perbedaan ini bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan cerminan dari kemampuan fiskal daerah. Tunjangan operasional dirancang untuk mendukung kinerja kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk biaya rapat, kunjungan kerja, komunikasi, hingga operasional kantor.
Daerah dengan PAD tinggi umumnya memiliki infrastruktur dan dinamika sosial-ekonomi yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk pengelolaan yang efektif. Namun, skema ini juga menimbulkan pertanyaan penting: apakah sistem ini adil?
Beberapa pengamat kebijakan publik berpendapat bahwa perlu ada batas wajar untuk tunjangan operasional, agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi antara pejabat daerah kaya dan miskin. Di sisi lain, pemerintah pusat berargumen bahwa pendekatan ini mendorong daerah untuk meningkatkan PAD-nya secara mandiri.
