Klarifikasi Istana Usai Viral Video Prabowo Subianto Sebelum Film di Bioskop: Ini Penjelasan Resmi dan Reaksi Publik yang Memanas
Prabowo-Instagram-
Klarifikasi Istana Usai Viral Video Prabowo Subianto Sebelum Film di Bioskop: Ini Penjelasan Resmi dan Reaksi Publik yang Memanas
Belakangan ini, sebuah video yang muncul sebelum penayangan film di bioskop menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ruang publik. Video tersebut menampilkan sosok Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden petahana, Prabowo Subianto, dengan durasi sekitar 1–2 menit, memperlihatkan rangkaian program kerja, kegiatan resmi, hingga pencapaian kinerja selama masa jabatannya. Yang membuat kontroversi: video ini ditayangkan sebagai bumper atau pembuka sebelum film dimulai — bukan di saluran televisi nasional, melainkan di layar bioskop, tempat yang secara tradisional identik dengan hiburan semata.
Viral di Media Sosial, Netizen Terpecah
Peristiwa ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @bukanmainmedia pada Minggu, 14 September 2025. Dalam unggahannya, terlihat jelas bahwa sebelum film action atau komedi tayang, layar gelap berubah menjadi visual bergaya dokumenter dengan latar musik serius, narasi yang menggambarkan “keberhasilan” Prabowo dalam bidang pertahanan, infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM. Tidak ada keterangan apakah video ini bersifat iklan pemerintah, kampanye politik, atau sekadar edukasi kinerja pejabat.
Reaksi netizen pun bermacam-macam. Sebagian besar penonton mengaku terkejut. “Saya datang ke bioskop mau lari dari realita, eh malah disuguhi ‘laporan kinerja’ Presiden,” tulis @dinda_98 di Twitter. “Ini bukan nonton film, ini nonton pidato politik versi HD.”
Di sisi lain, ada yang justru mendukung. “Bagus sih, lebih bagus lagi kalau informatif dan update berkala — misalnya tentang penyerapan anggaran, capaian indikator makro, atau data pengentasan kemiskinan. Jadi bukan cuma potret narsis dan propaganda,” komentar @alvina*** dalam thread @bushcoo yang sudah diretweet lebih dari 12 ribu kali.
Namun, banyak juga yang langsung mengaitkan fenomena ini dengan era Orde Baru — ketika video kenegaraan dan propagandanya wajib ditayangkan sebelum film di bioskop. “Ini seperti zaman Pak Harto dulu, di mana kita nggak bisa nonton film tanpa diberi ‘pelajaran moral’ oleh negara,” ungkap @satria_jkt di TikTok, yang videonya kini telah ditonton lebih dari 3,5 juta kali.
Istana Angkat Suara: “Tidak Melanggar Aturan”
Menyusul gejolak publik, Istana Kepresidenan akhirnya memberikan klarifikasi resmi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pada Senin, 15 September 2025.
“Tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan perundang-undangan, tidak mengganggu kenyamanan, dan tidak merusak keindahan pengalaman menonton, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan atau informasi kebijakan pemerintah adalah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media, dikutip dari JatimNetwork.com.
Ia menekankan bahwa pihaknya tidak menginstruksikan secara langsung agar video itu diputar di bioskop. Namun, ia juga tidak membantah bahwa video tersebut berasal dari unit kerja di bawah naungan Kementerian Pertahanan, yang memang memiliki kewenangan untuk mempublikasikan kinerja program-program strategis.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk transparan. Jika ada upaya menyampaikan capaian program kepada publik melalui saluran yang tepat — termasuk bioskop yang merupakan ruang publik massal — maka itu bagian dari komunikasi publik yang sah,” lanjutnya.
Bioskop: Ruang Hiburan atau Alat Propaganda?
Pertanyaan besar yang muncul dari kasus ini bukan hanya soal legalitas, tapi soal konteks. Apakah bioskop — tempat orang datang untuk melepaskan stres, menikmati cerita fiksi, atau sekadar bersantai bersama keluarga — memang tempat yang tepat untuk menyampaikan informasi kinerja pejabat negara?
Ahli komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rizky Wijaya, menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara “komunikasi publik” dan “propaganda institusional”.
“Kalau pemerintah ingin menyampaikan capaian, ada banyak saluran yang lebih tepat: website resmi, media sosial, press release, bahkan slot iklan layanan masyarakat di TV. Bioskop? Itu ruang hiburan. Kalau di sini kita masukkan narasi politik, kita sedang mengaburkan batas antara negara dan pasar, antara informasi dan promosi,” katanya dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.id.
Bahkan, beberapa pengelola bioskop swasta seperti CGV dan XXI mengaku tidak sepenuhnya sadar isi video yang mereka putar. “Kami hanya menerima file dari distributor, dan kami asumsikan itu bagian dari materi promosi film atau iklan pemerintah yang sudah disetujui. Kami tidak mengecek isi kontennya secara mendalam,” ungkap seorang manajer operasional CGV di Bandung yang meminta anonimitas.
Respons Pemerintah: Masih Ada Ruang untuk Perbaikan
Meski Istana menyatakan bahwa tayangan itu “tidak melanggar aturan”, tidak berarti tidak ada celah untuk evaluasi. Sejumlah anggota DPR dari fraksi oposisi sudah mengajukan pertanyaan lisan dalam rapat paripurna. “Jika ini boleh dilakukan, besok mungkin kita akan lihat video calon wakil presiden, atau bahkan iklan partai politik sebelum film superhero tayang,” kata Anggota Komisi I DPR, Muhammad Fachri, dalam sidang.
Sementara itu, Menteri Kominfo, Johnny G Plate, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang regulasi terkait konten yang boleh ditayangkan di ruang publik berbayar. “Kami sedang menyiapkan panduan teknis bagi pengelola bioskop dan platform hiburan lainnya, agar tidak terjadi benturan antara hak publik untuk menikmati hiburan tanpa intervensi politik, dengan kewajiban pemerintah untuk transparansi,” ujarnya.
Netizen Ajukan Solusi: “Ganti dengan Konten Edukatif, Bukan Narsis”
Di tengah polemik, muncul inisiatif kreatif dari warganet. Sebuah gerakan bernama #BioskopBukanKampanye mulai viral, dengan tagar yang mengajak publik mengirimkan usulan konten alternatif yang bisa menggantikan video kinerja pejabat.
