Penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah kembali tidak seragam di Indonesia. Muhammadiyah memulai puasa pada Rabu, 18 Februari 2026, sementara pemerintah bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan sejumlah organisasi Islam lain menetapkan 1 Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026.

Perbedaan itu dipengaruhi kriteria dan cakupan wilayah acuan dalam penentuan awal bulan. Muhammadiyah kini memakai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sedangkan pemerintah mengacu pada rukyat hilal yang diverifikasi melalui sidang isbat dengan kriteria visibilitas hilal MABIMS.

Sidang Isbat Pakai Kriteria MABIMS

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Berdasarkan data hisab, posisi hilal disebut belum memenuhi ambang tersebut di wilayah Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.

Karena tidak ada laporan hilal terlihat, pemerintah menetapkan awal Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026. Menag juga mengajak publik menghargai perbedaan penetapan awal puasa.

“Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori,” ujar Menag Nasaruddin dalam konferensi pers penetapan 1 Ramadhan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

Ia menilai potensi perbedaan awal Ramadhan masih mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan selama penetapan masih bertumpu pada keberadaan hilal.

Perbedaan Utama Ada pada Matlak dan Parameter

Anggota Tim Hilal Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, menerangkan perbedaan kerap muncul karena kriteria awal bulan Qomariyah dan cakupan wilayah berlakunya (matlak). Pemerintah menggunakan hisab imkanur rukyat dengan kriteria MABIMS dan wilayah acuan Indonesia.