Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendara memberikan tanggapan kritis terhadap program sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal di Jawa Barat.

Gagasan yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu dinilai tidak sederhana dalam pelaksanaannya.

>>> Mengapa Anda Tidak Bisa Menggelitik Diri Sendiri? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Yusril menekankan bahwa proses pembuktian seseorang bersalah atas tindak pidana merupakan kewenangan mutlak pengadilan, bukan masyarakat atau aparat penegak hukum.

Proses hukum memerlukan waktu yang tidak singkat karena harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, hingga tingkat Mahkamah Agung.

Hal ini berpotensi menimbulkan kekecewaan bagi warga yang menangkap pelaku karena hadiah tidak segera diberikan.

Perlindungan HAM bagi Pelaku Kejahatan

Dalam pernyataannya, Yusril menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk pelaku tindak pidana.

Korban pembegalan memang berhak atas perlindungan jiwa dan harta, namun pelaku juga memiliki hak untuk diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ia memperingatkan agar pelaku begal ditangkap dalam keadaan hidup, diadili secara adil, dan dijatuhi hukuman setimpal oleh pengadilan.

>>> Perubahan Bicara Ini Bisa Jadi Tanda Awal Alzheimer, Waspadai

"Jangan sampai mereka tewas karena digebuki beramai-ramai di luar batas perikemanusiaan. Perbuatan seperti itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang wajib dicegah," ujar Yusril.

Imbauan untuk Polri dan Masyarakat

Yusril meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk meningkatkan patroli keamanan, terutama di kawasan rawan pembegalan.

Ia juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah pencegahan kejahatan dan tata cara melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat.

Tujuannya agar masyarakat tidak terdorong melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum tetap harus dilakukan oleh aparat yang berwenang," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan sayembara yang menjanjikan hadiah uang bagi warga yang membantu menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan.

>>> Bocoran Unboxing Honor Robot Phone Tampilkan Desain Kemasan dan Kamera Gimbal

Ia menyebut langkah itu sebagai strategi psikologis untuk mencegah aksi main hakim sendiri dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan seperti Pos Siskamling.