Kondisi memprihatinkan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) mencuat dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan bahwa sebagian warga bahkan mengancam akan pindah ke Malaysia karena merasa terus diabaikan pemerintah.

>>> Indonesia Usulkan Tiga Kerja Sama Strategis di WAICO, Dorong Transfer Teknologi AI hingga Pengembangan Talenta

"Mereka bilang begini: kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia.

Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?" ungkap Deddy.

Infrastruktur Dasar Minim

Menurut Deddy, persoalan utama yang dihadapi masyarakat di perbatasan adalah minimnya infrastruktur dasar, terutama akses jalan yang hingga kini belum memadai.

Ketiadaan akses tersebut membuat warga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), hingga pasokan listrik yang semakin terbatas.

"Ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga nggak bisa, Pak. Dapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari.

1-2 bulan lagi mungkin udah nggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara," kata Deddy.

Deddy mengingatkan bahwa Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan wilayah perbatasan darat terpanjang di Indonesia. Namun, kondisi masyarakat di kawasan tersebut justru sangat memprihatinkan.

Ia menggambarkan sulitnya akses layanan kesehatan yang membuat warga nyaris tidak memiliki kesempatan mendapatkan pertolongan ketika sakit.

>>> Heboh! Dugaan Pelecehan Seksual Libatkan Oknum Penegak Hukum Pemilik Ponpes di Wonogiri, Polisi Gelar Pemeriksaan Saksi

"Kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit sudah pasti mati, Pak.