Pemerintah terus memperketat penindakan terhadap praktik impor ilegal. Pendekatan berbasis intelijen dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci dalam operasi ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan seluruh pihak dalam rantai pelanggaran akan ditelusuri. Mulai dari pemilik barang hingga pengelola distribusi, semua diproses tanpa pandang bulu.

>>> Cara Ubah Penyaluran Bansos ke Uang Tunai Efektif 2026

Penegasan ini muncul di tengah pengembangan kasus besar yang berawal dari operasi Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok.

Operasi kemudian melebar hingga ke lokasi pergudangan di Kalimantan Barat.

Pengawasan berbasis intelijen berhasil mengungkap dugaan jaringan distribusi barang ilegal. Jaringan ini tidak hanya berhenti di pelabuhan, tetapi juga menyebar ke beberapa titik penyimpanan di daerah.

Operasi bermula dari informasi intelijen mengenai pengiriman mencurigakan melalui KM Eden Mas rute Pontianak–Tanjung Priok. Kapal tersebut membawa ratusan kontainer.

>>> Amerika Beri Kelonggaran untuk Timnas Iran di Piala Dunia 2026

Dari total 268 kontainer yang diperiksa, sebanyak 46 kontainer dipindai. Sebanyak 43 di antaranya terindikasi kuat berisi barang ilegal dan langsung disegel untuk pemeriksaan lanjutan.

Hasil awal pemeriksaan menunjukkan 19 kontainer berisi ribuan bal pakaian, aksesori, dan tas bekas. Nilai ekonominya mencapai miliaran rupiah, dengan total keseluruhan muatan diperkirakan mencapai 4.687 bal.

Pengembangan kasus kemudian mengarah ke dua lokasi pergudangan di Kalimantan Barat. Tim gabungan kembali menemukan lebih dari dua ribu bal barang bekas ilegal dengan nilai tambahan miliaran rupiah.

Purbaya menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penyitaan. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada seluruh pelaku dalam rantai pelanggaran.

>>> Innalillahi! Sebening Cinta jadi Saingan Terikat Janji, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari uni 24 Juni 2026

"Ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja," tegasnya. Pengawasan akan diperkuat untuk menutup celah perdagangan ilegal dari hulu hingga hilir.