Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan usai memimpin rapat Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta, Kamis.

>>> Chae Won-bin Dikonfirmasi Bintangi Moving Musim Kedua

Pratikno mengatakan, sebagian besar anggaran untuk kementerian/lembaga sudah turun, namun masih ada yang berproses. Pengawalan tidak hanya pada pencairan, tetapi juga pelaksanaan program di lapangan.

Rapat tersebut membahas secara rinci perkembangan penanganan rehab-rekon di tiga provinsi, termasuk menelaah progres berdasarkan rencana induk (Renduk) yang ditetapkan pada Mei 2026.

Renduk telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dilampiri surat Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan melalui direktif presiden.

Pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat terdampak.

>>> Republik Ceko vs Afrika Selatan: Perebutan Poin Perdana di Piala Dunia 2026

Satgas yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).

“Dana TKD diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pemerintah daerah ikut berkontribusi signifikan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno.

Tim Pengarah juga membahas penguatan aspek akuntabilitas melalui peningkatan pengawasan, monitoring, dan pelaporan.

Langkah ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih program serta mencegah kebutuhan penting terlewatkan.

>>> Isuzu Integrasikan MyIsuzuID dan Isuzu Link untuk Keselamatan Armada

Pratikno menekankan sinkronisasi dan sinergi antarinstansi menjadi faktor penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program rehab-rekon di ketiga provinsi tersebut.