Ketua MK Anwar Usman: Cek Profil Lengkap, Kisah hingga Viral Usai Diketahui Sebagai Paman Gibran yang Jadi Hakim Sidang 7 Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres

Ketua MK Anwar Usman: Cek Profil Lengkap, Kisah hingga Viral Usai Diketahui Sebagai Paman Gibran yang Jadi Hakim Sidang 7 Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres--

Selama masa kuliahnya, Anwar Usman termasuk dalam kategori mahasiswa yang aktif. Ini terlihat dari partisipasinya dalam kegiatan teater di bawah bimbingan Ismail Soebarjo.

Selain fokus pada perkuliahan dan mengajar, ia juga dikenal sebagai anggota Sanggar Aksara. Bahkan, dirinya mendapat kesempatan untuk berakting dalam sebuah film yang dibintangi oleh Nungki Kusumastuti, Frans Tumbuan, dan Rini S. Bono, dengan arahan sutradara terkenal Ismail Soebarjo pada tahun 1980.

Yang patut dicatat, film berjudul "Perempuan dalam Pasungan" yang diperankan oleh Anwar Usman meraih penghargaan sebagai Film Terbaik dan meraih Piala Citra.

Profil Ketua MK Anwar Usman

Sosok Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang memimpin Sidang Gugatan mengenai batas usia Calon Presiden bukanlah seseorang yang asal-asalan. Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Dengan kata lain, ini berarti bahwa Anwar Usman juga memiliki hubungan keluarga sebagai adik ipar dari Presiden Joko Widodo.

Lebih jauh, sebelumnya Anwar Usman menikahi adik kandung Presiden Jokowi, yaitu Idayati, pada bulan Mei 2022.

Menurut informasi yang kami kutip dari laman resmi MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), Anwar Usman memulai karirnya sebagai seorang guru honorer pada tahun 1975.

Walaupun pada awalnya ia terlibat dalam profesi tersebut, namun hal ini tidak menghambatnya untuk mencapai posisi sebagai Hakim Konstitusi seperti yang dipegangnya saat ini.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1984. Anwar kemudian memutuskan untuk mengikuti ujian sebagai calon hakim.

Keberuntungan berpihak padanya ketika ia dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 1985.