Kerangka tersebut, menurutnya, penting menjadi rujukan ketika BPI Danantara menyusun kembali struktur BUMN nasional.

Seiring perkembangan, BUMN melahirkan banyak entitas turunan yang tidak selalu berkaitan langsung dengan fungsi utama perusahaan induknya.

Akibatnya, banyak perusahaan negara kini memiliki bisnis di sektor hotel, rumah sakit, transportasi, hingga berbagai usaha pendukung lainnya.

Demer menilai konsolidasi keuangan melalui Danantara dapat mempercepat penanganan entitas yang mengalami masalah kinerja.

Dengan keuangan yang terkonsolidasi, peluang perbaikan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu proses anggaran negara yang berpotensi memakan waktu.

"Ketika ada entitas yang bleeding, maka bisa segera kita perbaiki, atau ketika ada opportunity yang bagus, segera kita tambahkan," ujarnya.

Menurutnya, efisiensi BUMN akan memberikan kontribusi besar apabila negara kembali fokus pada penyediaan layanan publik dan sektor-sektor strategis.

Sementara itu, sektor usaha yang telah kompetitif dapat diberikan ruang yang lebih luas kepada swasta untuk berkembang.

>>> Nah Kai Viral Jadi Model Video Klip Jennie BLACKPINK, Namanya Mirip Mantan

"Cara kita dalam mengelola BUMN harus diperbaiki dan saya mendukung penuh upaya pemangkasan ini," paparnya.

Restrukturisasi Rasional dan Konstitusional

Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, mengatakan restrukturisasi BUMN merupakan pilihan rasional yang memiliki dasar konstitusional.

Menurutnya, negara harus memastikan pengelolaan perusahaan tetap sesuai dengan mandat ekonomi strategis dan kepentingan rakyat.

Bahkan, Misbakhun mempertanyakan relevansi sejumlah bisnis BUMN yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha swasta.

Ia menilai kehadiran negara seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar penting bagi hajat hidup masyarakat dan perekonomian nasional.

"Apakah menjadi kontraktor jalan tol, memiliki hotel, atau membangun apartemen merupakan cabang produksi yang penting bagi negara kita?"